Tantangan Pengembangan Listrik Panasbumi

Aries R. Prima – Engineer Weekly

Salah satu penunjang program pemerintah untuk mewujudkan penyediaan pasokan listrik sebesar 35 ribu MW adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga panasbumi (PLTP). Namun kapasitas total terpasang dari sumber energi terbarukan ini masih minim, baru sebesar 1.500 MW. Beberapa tantangan pengembangan masih harus dihadapi dan dicarikan solusinya.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menjelaskan bahwa ada 6 tantangan pengembangan PLTP di Indonesia. Pertama, adanya risiko pembiayaan dan investasi untuk proyek panas bumi. “Biaya di muka tinggi dan waktu yang relatif lama untuk menemukan, mengonfirmasi, dan mengembangkan sumber daya panasbumi dapat memiliki dampak negatif pada pembiayaan proyek secara keseluruhan. Estimasi biaya eksplorasi panas bumi di Indonesia mencapai 8-9 persen dari total biaya proyek,” jelasnya.

Kemudian, tantangan kedua adalah mekanisme pengelolaan wilayah kerja panas bumi. Dia menerangkan, pengembang yang ingin mendapatkan suatu wilayah kerja panas bumi harus mengikuti proses lelang pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Panas Bumi Nomor 21 Tahun 2014. Pengelolaan juga bisa dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Lebih lanjut, terdapat masalah di pemilik wilayah kerja yang melakukan kontrak operasi bersama dengan pemilik modal.

Ketiga adalah harga jual listrik dari panas bumi. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan bahwa penentuan harga jual beli listrik panas bumi sering menimbulkan masalah karena tidak ada titik temu antara PT PLN dan pengembang. “Kami melihat perbedaan harga listrik dari berbagai pembangkit energi lain sangat memengaruhi PLN dalam menentukan harga listrik panasbumi. Oleh karena itu kami mendorong percepatan RPP mengenai pemanfaatan tidak langsung yang membuat model feed in tarif dengan rancangan skema fixed prices yang akan diatur melalui Permen ESDM,” jelasnya.

Tantangan keempat adalah mengenai pengadaan lahan dan lingkungan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2014, kegiatan eksplorasi energi panasbumi dapat dilakukan di wilayah hutan konservasi melalui pemanfaatan jasa lingkungan. Izin saat ini hanya diberikan untuk selain zona rimba dan inti berdasarkan PP Nomor 108 tahun 2015. Ia pun menjelaskan bahwa dengan melihat sebagian besar potensi panas bumi ada di zona inti, sehingga harus ada standar prosedur untuk usulan perubahan zonasi.

Kelima adalah yang menyangkut penelitian dan data sumberdaya dan cadangan panasbumi. Agus menuturkan perlunya data-data yang akurat untuk mengkonfirmasi cadangan panas bumi saat ini.

Tantangan keenam adalah koordinasi dengan pemerintah daerah yang perlu dilakukan untuk mengatasi isu-isu sosial. “Peningkatan dan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi, baik secara luas maupun kepada masyarakat di sekitar area pengembangan, sangat dibutuhkan. Selain itu keterlibatan masyarakat terhadap proyek pembangkit panasbumi dalam bentuk lapangan kerja juga merupakan kewajiban pengembang,” pungkasnya.***

baca juga

ingin komentar

Comment