PII dan Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Melalui IABEE

Image preview
Prof. Dr.-Ing. Misri Gozan, M.Tech.
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Pertanyaan yang selalu muncul dan menjadi pemicu dalam setiap perubahan penataan pendidikan tinggi di tanah air adalah apa saja parameter kriteria capaian dalam pendidikan tinggi yang mampu menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam era perdagangan global dengan tetap menjaga kondisi dan budaya kita?

Sebagai asosiasi yang menghimpun para insinyur profesional, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) memahami bahwa dalam era dunia modern, kekuatan ekonomi bergantung sangat kuat pada kemampuan rekayasa dan teknis. Di sisi lain, PII juga menyadari bahwa ada sejumlah kesenjangan yang harus diisi, baik dari segi jumlah maupun mutu para insinyur di tanah air.

Karenanya PII harus mengambil posisi penting dalam memersiapkan generasi dalam bingkai penataan pendidikan tinggi.

Ukuran keberhasilan kegiatan perguruan tinggi dapat dilihat dari mutu lulusan dan manfaat ilmu pengetahuan yang dihasilkan bagi masyarakat, industri, dan pemerintah. Saat ini ukuran mutu perguruan tinggi di berbagai negara diukur dengan hasil akreditasi.

Berdasarkan UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 55 ayat 6, kegiatan akreditasi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selanjutnya pada Peraturan Menteri No 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Pasal 25 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa lembaga akreditasi mandiri dibentuk berdasarkan rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan.

Bidang teknik adalah rumpun keenam berdasarkan UU 12/2012 di atas. Saat ini terdapat 4.201 program studi bidang teknik (D1 sampai S3) dari 22.191 total program studi di Indonesia. Bidang teknik merupakan salah satu dari 8 profesi yang telah memiliki Memorandum of Arrangement di ASEAN, sehingga mutu pendidikan tinggi bidang teknik harus dikendalikan dan senantiasa ditingkatkan.

Pada tataran dunia, mutu pendidikan tinggi bidang teknik dapat merujuk kepada sistem penjaminan mutu eksternal yang disepakati dalam Washington Accord pada tahun 1989 oleh enam badan akreditasi dari Australia, Kanada, Inggris, Irlandia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Lebih dari 60% lembaga akreditasi pendidikan tinggi bidang teknik di dunia kemudian berhimpun dalam wadah Washington Accord (WA) Signatories ini, termasuk Jepang, Hongkong, Malaysia, Afrika Selatan, dan Singapura. Saat ini PII juga telah dipandang oleh WA Signatories sebagai “Councils of Engineers” (CE) atau “Institutions of Professional Engineers” (IPE).

PII bertekad kuat untuk berpartisipasi dalam pembinaan mutu pendidikan tinggi bidang teknik dan teknologi secara berkelanjutan melalui pendirian lembaga akreditasi yang diberi nama Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE).

Dengan memiliki badan akreditasi yang memiliki prinsip dan orientasi yang sama dengan lembaga akreditasi penandatangan Washington Accord, akan memudahkan bagi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan baik programnya maupun lulusannya di tingkat dunia.

IABEE diharapkan mendapat pengakuan dari Washington Accord pada tahun 2019 mendatang. IABEE yang dipersiapkan sejak tahun 2014 terus mendapat bimbingan dari JABEE (Japan Accreditation Board for Engineering Education) yang sudah sejak 2006 berhasil memperoleh “signatory status” dari Washington Accord.

Dengan demikian, PII melalui IABEE akan dapat terus berperan untuk menata penyelenggaraan program studi di bidang teknik di tanah air. Secara khusus IABEE akan menjamin penyelenggaraan program studi teknik yang memenuhi standar minimal, dan senantiasa memperbaiki mutu penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan.

baca juga

ingin komentar

Comment