Perencanaan dan Dampak Kereta Cepat

Harun al-Rasyid Lubis,
Chairman IPKC (Infrastructure Partnership & Knowledge Center)
Dosen Institut Teknologi Bandung

Saat ini kereta cepat masuk dalam daftar proyek papan atas di semua negara. Pertemuan regional transportasi dan infrastruktur dalam 10 tahun terakhir berulang membahas pengalaman berbagai negara yg sudah, sedang , dan akan membangun kereta cepat. Ada yang berhasil , ada yang gagal. Bahkan ada yang tetap menjadi rencana.
Alasan kereta cepat dibangun di seantero dunia adalah demi penghematan konsumsi energi dalam jangka panjang. Sudah menjadi kesepakatan bahwa angkutan berbasis rel lah yang memberikan jawaban terbaik untuk angkutan dalam kota dan antar kota, baik untuk angkutan penumpang maupun logistik.
Sebelum memilih melakukan eksekusi kereta cepat, pemerintah seharusnya sudah punya grand design yang tepat dan holistik tentang kereta cepat Jakarta – Bandung yang diinginkan. Jangan parsial. Dan pilihlah konsorsium yang “benar” memberikan value for money, yaitu untuk mengerjakan dengan harga yang lebih rendah dan kualitas yang tinggi. Bukan untuk menghindari kekurangan anggaran atau menghindari standar tenaga kerja atau peraturan lainnya. Ibarat mau membangun rumah, gambarnya sudah ada dan dipahami betul. Terobosan dalam skema proyek-proyek penugasan kepada BUMN juga harus sama. Harus tetap memenuhi prinsip “value for money” yakni harga yang tepat dan paling efisien utk kualitas dan kinerja yang sudah disepakati.
Khusus kereta cepat yang dipercepat ini memang harus ada tim alih teknologi yang secara sistematis melakukan assement sehingga tahu persis apa yang kita beli, mana komponen yang bisa kita adakan sendiri untuk sebesar-besarnya memobilisasi sumberdaya lokal. Jangan berakhir seperti layaknya membeli telepon. Harganya mahal dan kita hanya menjadi pembeli.
Karena proyek ini bersifat pareto improvement, yakni semua kalangan menyetujui, mulai Presiden, para Kepala Daerah yang wilayahnya terlintasi, vendor teknologi kereta dan industri konstruksi, maka, yang paling krusial adalah menjawab seberapa mampu dan siap masyarakat memikul dampak lingkungan dengan hadirnya kereta cepat ini? Apa upaya mitigasi yang harus dilakukan dan kompensasi yang diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak?
Tantangan besar tentu menghadang bagi konsorsium, karena tidak ada dan belum pernah ada kereta cepat dibangun dengan modal 100% swasta. Di mana peran negara? Bukankah pada akhir masa konsesi aset kereta cepat menjadi milik negara? Mungkin lingkungan strategis sekarang ini berubah, kelompok yang bermitra punya kalkulasi tersendiri. Kita beri kesempatan, namun sebaiknya pemerintah tetap waspada dan memantau ketat perjalanan konsesi panjang ini, karena enabling environment sudah diberikan sangat khusus kepada konsorsium.

baca juga

ingin komentar

Comment