Mengarustengahkan Washington Accord dalam Akreditasi Pendidikan Tinggi Teknik Nasional

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, IPM* – Ketua Badan Kejuruan Teknik Mesin PII

Sejarah Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia
Perjalanan sejarah pendidikan tinggi teknik di Indonesia sudah cukup panjang. Dimulai dari berdirinya Technische Hoogescholl te Bandoeng (THS-Bandoeng) yang dibuka secara resmi oleh pemerintah penjajah Belanda sejak 3 Juli tahun 1920 untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli teknik diseluruh wilayah Indonesia yang pada saat itu merupakan wilayah jajahan Belanda. THS-Bandoeng pada saat itu hanya mempunyai satu fakultas yang disebut Fakulteit van Technische Wetenschap (Fakultas Teknik dan Sain) dengan hanya satu program studi yaitu de afdeeling der Weg en Waterbouw (Program Studi Teknik Jalan dan Sumberdaya Air). Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, THS-Bandoeng menjadi Fakultas Teknik bagian dari Universitas Indonesia (UI) di Jakarta. Pada tanggal 2 Maret 1959 Fakultas Teknik UI diresmikan oleh pemerintah Indonesia menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai entitas akademik yang berdiri sendiri. Berarti umur perjalanan pendidikan tinggi teknik Indonesia sudah hampir seratus tahun. Selama itu pula, ITB mengalami perubahan dalam kurikulum, proses pendidikan dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan Ir (insinyur) pada saat itu yang sudah berbeda dengan lulusan saat ini yang bergelar ST (Sarjana Teknik) pada tingkat S1. Setelah kemerdekaan banyak dibuka Fakultas Teknik dibeberapa PTN besar di Indonesia seperti UGM di Jogjakarta, UI di Jakarta, Unhas di Makassar, USU di Medan dsb, juga Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) yang saat berdirinya pada tanggal 10 November tahun 1957 yang diresmikan oleh Presiden Soekarno. ITS pada saat berdirinya dimulai dengan 2 Program Studi yaitu Teknik Sipil dan Teknik Mesin.
Pada Saat ini Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia sudah mencapai jumlah lebih dari 50 Fakultas dibidang keteknikan di PTN dan PTS yang mengelola lebih dari 200 program studi keteknikan.

Perkembangan Kurikulum,Penjaminan Mutu dan Akreditasi Pendidikan Tinggi Teknik
Sistem pendidikan tinggi teknik pada masa penjajahan Belanda di THS-Bandoeng, faktanya bisa menghasilkan insinyur-insinyur yang langsung menunjukkan kiprahnya dengan karya-karya besar antara lain: Sukarno, Sutami, Rooseno, Sediatmo dsb. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu pendidikan tinggi teknik dapat menghasilkan insinyur-insinyur yang matang, walaupun melalui masa pendidikan yang rata-rata cukup panjang (lebih dari 6-7 tahun) lulusan mampu menghasilkan karya dan menciptakan lapangan kerja dengan proyek-proyek infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang pasca kemerdekaan, seperti: kereta-api, jalan, jembatan dan gedung-gedung yang dibangun dengan suatu rekayasa dan rancang-bangun yang boleh dibanggakan. Lulusan Insinyur Teknik pada masa penjajahan Belanda diakui kompetensinya sejajar dengan lulusan Magister pada saat ini. Dalam Ijasah Insinyur pada saat itu juga tertera dalam ijasah bahwa pemegang ijasah dapat melanjutkan langsung program doktor dinegara Belanda.
Pendidikan tinggi teknik juga mengalami masa penjajahan Jepang. Tiga setengah tahun pendudukan Jepang adalah masa yang pendek untuk dapat mempengaruhi sistem pendidikan tinggi teknik saat itu sehingga tidak ditemui dalam dokumen sejarah suatu perubahan kurikulum maupun proses belajar pendidikan tinggi teknik yang spesifik dimasa penjajahan Jepang.

Pendidikan tinggi teknik di Indonesia mulai signifikan mengalami perubahan pasca kemerdekaan, 1950-1960 ketika banyak anak bangsa yang berprofesi sebagai dosen dikirim ke negara-negara maju untuk mengambil Master dan Doktor dengan dukungan program Colombo Plan, USAID, BGF-France, MUCIA-WB dan kerjasama bilateral lainnya. Dosen-dosen yang kembali dengan gelar Ph.D dan Master inilah banyak memberikan warna baru perubahan kurikulum dan proses pendidikannya. Masa studi yang panjang dan beban studi yang besar pada jaman Belanda menjadi lebih dirasionalisasi pada tahun 1970-1980. Beban belajar maupun masa studi menjadi lebih terukur pengetahuan, kompetensi dan attitude atau soft skill yang ingin dicapai dengan menggunakan Kurikulum dengan Sistem Kredit Semester atau SKS. Sistem Kredit ini dimulai di ITB pada tahun 1973, walaupun sasaran kompetensi dan outcome pada saat itu juga masih banyak dipengaruhi oleh proses belajar mengajar sebelumnya dengan beban SKS untuk program S1 yang masih sekitar 165-175 SKS bandingkan dengan S1 saat ini yang sudah dirancang sekitar 144 SKS. Terbukti dari banyaknya lulusan Sarjana Teknik ketika memasuki dunia kerja, harus dilatih oleh perusahaan pengguna selama lebih kurang 1 tahun untuk menjadikannya memiliki kompetensi, penerapan pengetahuan dasar dan soft-skill sebagai insinyur muda di industri. Jika kita lihat lebih jauh mengenai pelatihan dan vokasi yang diberikan kepada Sarjana Teknik yang baru lulus adalah penguatan aplikasi engineering knowledge dan problem analysis (sebagai contoh Basic Mechanic Course atau BMC dengan kompetensi memimpin overhaul suatu alat besar di United Tractors anak perusahaan Astra), Penggunaan Modern tool atau Manajemen Mutu (sebagai contoh pelatihan QC, QCC dan TQM diseluruh perusahaan Astra, kemampuan Manajemen Proyek dan finansial dasar dalam Engineering, Procurement dan Construction). Sesuatu yang beralasan juga, jika Asosiasi Profesi Keinsinyuran seperti PII yang pimpinan dan anggotanya adalah insinyur praktisi, dari industri, dan dari akademisi serta dari kalangan pemerintah, PII mulai terlibat dalam pergaulan internasional dalam banyak forum HRD dalam kerjasama APEC. Mulai pada tahun 1995. PII mendorong pentingnya Sertifikasi Insinyur Profesional yang diakui sama di APEC, yang telah dimulai pada tahun 2000 bekerjasama dengan IEAust untuk memulai implementasi sertifikasi Insinyur Profesional yang telah berjalan sampai saat ini. Mulai saat itu lulusan Sarjana Teknik dapat meningkatkan secara berkesinambungan sertifikasi kompetensi, pengetahuan dan attitudenya sebagai Insinyur Profesional Muda, Madya dan Utama. Menghadapi pasar yang semakin terbuka, BK-BK PII dengan Majelis Penilai IPnya harus secara berkesinambungan menyempurnakan dan meng-update manajemen, proses dan kriteria penilaian sertifikasi IP yang semakin efisien dan efektif.

Sangat disadari bahwa sistem pendidikan tinggi teknik pada masa yang akan datang, akan semakin dituntut kompetensi, pengetahuan dan karakter yang sesuai dan relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat baik domestik maupun global.

Regulasi, kebijakan dan kelembagaan akreditasi pendidikan tinggi teknik
Dalam sektor pendidikan khususnya pendidikan tinggi teknik, pemerintah terus menyempurnakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi antara lain Otonomi PT, Program/Proyek Peningkatan Mutu (QProject Grant), Implementasi pertamakali Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, Implementasi BHMN melalui PP dsb, walaupun mengalami pembatalan UU No.9 tahun 2009 tentang BHP dan juga pembatalan beberapa isi UU No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas oleh MK pada tanggal 31 Maret 2010, telah lahir kembali UU yang baru yaitu UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dibalik pembatalan UU oleh MK secara positif banyak hikmah yang diperoleh, yaitu khusus dalam masalah penjaminan mutu PT lebih diperbaiki sesuai dengan perkembangan global. Akreditasi Program Studi di Perguruan Tinggi yang dalam UU sebelumnya dilakukan oleh BAN-PT sejak 2012 diamanatkan untuk dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan independen serta bukan unsur pemerintah (NGO). BAN-PT akan lebih fokus pada kebijakan Sistem Akreditasi Nasional PT dan Akreditasi yang bersifat Institusi (Kelembagaan).

Mengarus-tengahkan Washington Accord dalam akreditasi pendidikan tinggi teknik nasional agar diakui setara secara global.
Perubahan yang terjadi 5 tahun terakhir ini dalam pendidikan tinggi nasional, telah membawa pendidikan tinggi teknik lebih sesuai dengan mainstream atau arus tengah komitment internasional dalam akreditasi pendidikan tinggi teknik yaitu Washington Accord. Pada tahun 1989, dicapai suatu kesepakatan Washington (Washington Accord) dipelopori oleh 6 negara maju diwakili masing-masing LAMnya, yaitu: Amerika (ABET), Kanada (IE Canada), Inggeris (IE-UK), Irlandia (IE-Irlandia), Australia (IEAust) dan New Zealand (IPENZ). Dalam perjalanannya yang kredibel Washington Accord memantapkan dirinya menjadi arus tengah komitmen internasional dalam akreditasi pendidikan tinggi teknik. Dengan meyakinkan WA menjadi lokomotif arus tengah akreditasi pendidikan tinggi teknik secara global dimulai dengan 6 Signatory Member sekaligus sebagai Founder di tahun 1989 telah menjadi 17 Signatory Member di tahun 2014.

Bersamaan dengan UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Indonesia juga telah berhasil meng-Undangkan UU Keinsinyuran yaitu UU No.11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Berdasarkan UU ini maka kelembagaan keinsinyuran yaitu Dewan Insinyur Indonesia dan Persatuan Insinyur Indonesia yang mengawal efisiensi dan efektifitas Keinsinyuran di Indonesia akan semakin baik dan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sertifikasi insinyur profesional yang menjadi motor inovasi dan daya saing bangsa.

Dari input based education menuju Outcome Based Education
Sarjana teknik atau insinyur profesional yang dihasilkan pendidikan teknik yang berkualitas dan akuntabel akan semakin diminati oleh pengguna. Program studi teknik merupakan hasil proses pembelajaran yang dilakukan oleh staf akademik dan mahasiswa. Pengakuan terhadap lulusan oleh pengguna mempunyai hubungan dengan asesmen atau akreditasi yang akuntabel terhadap kualitas pendidikan. Kunci sukses ditentukan oleh kebisaan atau kemampuan mengerjakan sesuatu yang berhasil diraih oleh mahasiswa dan kebisaan tersebut adalah yang dibutuhkan atau relevan dengan pengguna. Oleh sebab itu menjadi sangat penting merencanakan outcome yang ingin dicapai bagi lulusan pendidikan tinggi teknik. Menjadi sangat penting menyepakati tingkat kebisaan (level of ability) yang akan digali oleh mahasiswa untuk suatu program studi pendidikan teknik yang dipilihnya. Menjadi sangat penting menetapkan atribut lulusan atau standar kompetensi lulusan. Proses pendidikan dijalankan untuk mencapai tingkat kebisaan (outcome) yang telah disepakati.
Kurikulum berbasis outcome harus dirancang secara komprehensif, dinamis, dan fleksibel untuk membawa mahasiswa kepada target kemampuan mengerjakan sesuatu yang disepakati untuk dicapai. Dalam proses pembelajaran dosen memegang peranan penting, sementara kurikulum hanyalah alat bantu.
Dalam Outcome Based Education (OBE) evaluasi awal kompetensi mahasiswa perlu dilakukan untuk proses pembelajaran yang optimum dan berhasil. Penerapan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning-SCL) merupakan suatu keharusan dimana dosen bertindak sebagai fasilitator untuk memberdayakan mahasiswa. Penerapan proses pembelajaran dengan PBL (problem based learning), CBL (case based learning), LBE (laboratory based education), RBE (research based education), hybrid learning dsb untuk menunjang SCL akan menentukan keberhasilan OBE. Pemilihan proses pembelajaran tergantung pada filosofi bidang studi yang spesifik dan tergantung pada ability level yang ingin dicapai. Pendekatan OBE inilah yang merupakan tren komitmen internasional dalam akreditasi pendidikan tinggi teknik dan bidang lainnya, yaitu untuk Engineering dengan Washington Accordnya, Architecture dengan Canberra Accordnya, ICT dengan Seoul Accord, Medical Education: WFME dan Business dengan AACSB.

Apa yang masih harus dilakukan ke depan dalam rangka mencapai pengakuan regional Asia Pasifik dan internasional yang sama terhadap lulusan Sarjana Teknik Indonesia?

Masalah kelembagaan LAM-PS Teknik sebagai Badan Akreditasi Program Studi Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia (Indonesian Accreditation Board for Engineering Education – IABEE) yang mandiri sangat perlu mempunyai hubungan yang harmonis dengan PII dan BK-BKnya. Dengan penempatan IABEE dalam tubuh PII akan mempermudah inkorporasi Akreditasi Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia dibandingkan IABEE secara kelembagaan berada diluar PII. Fakta juga menunjukkan dari 17 signatory member WA, 10 signatory member WA berada dalam Councils of Engineer (CE)/Institution of Professional Engineers (IPE) yaitu semacam PII di Indonesia (lihat table 1 disamping).

Dengan penempatan IABEE dalam PII juga akan mengintegrasikan dan mensinergikan Educational Accord dengan Competence Recognition/Mobility Agreement dalam Aliansi IEA (International Engineering Alliance) dimana PII sudah masuk di dalam IPEA dan APEC Engineer (lihat tabel.2. di samping ini).

Konsep dan definisi IEA Graduate Attributes dan Professional Competencies untuk Professional Engineer, Engineering Technologist dan Engineering Technician secara detail dapat dilihat di situs www.washingtonaccord.org/IEA-Grad-Attr-Prof-Competencies-v2.pdf. Atribut lulusan disusun dalam 12 aspek yang membedakan peran sarjana teknik (engineer), D4 (technologist) dan D3 (technician). Untuk setiap atribut mempunyai suatu common stem dan range of information untuk setiap jalur pendidikan teknik. Sebagai contoh untuk atribut Knowledge of Engineering Science:
Common Stem: Penerapan matematik, sains, dasar teknik dan spesialisasi teknik, dengan Engineer Range: ….. to the solution of complex engineering problems. Engineering Technologist Range: …. To defined and applied engineering procedures, processes, systems or methodologies. Engineering Technician Range: …. to wide practical procedures and practices. Selanjutnya secara ringkas diuraikan dalam tabel.3. dibawah ini….

















Ada 2 langkah penting yang harus dilakukan LAM-PS Teknik IABEE untuk menjadi anggota signatory WA yaitu:
Langkah-1: Memperjuangkan Provisional Status (status keanggotaan sementara) LAM-PS di WA, dengan cara IABEE mengajukan permintaan kepada forum WA dengan dibantu rekomendasi dari 2 anggota tetap atau signatory, yang mengetahui dengan baik sistem akreditasi dalam yurisdiksi negara pengusul. Untuk bisa diterima sebagai anggota sementara harus mendapat persetujuan dari 2/3 anggota tetap.
Langkah-2: Proses review oleh 3 anggota tetap yang ditunjuk WA dan melaporkan hasil reviewnya kepada WA. Kesepakatan bulat WA diperlukan untuk menjadi anggota tetap.
Status keanggotaan WA saat ini dapat dilihat pada tabel.2 di bawah ini.

Mengapa establishing IABEE ini menjadi penting bagi Akreditasi Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia dalam mainstreaming Washington Accord Accreditation ?
Banyak upaya dilakukan oleh PT untuk memperoleh akreditasi internasional karena memang pengakuan yang tinggi secara nasional, regional dan internasional oleh publik menjadi dambaan setiap lembaga pendidikan tinggi teknik yang ingin maju. Dalam komitmen Washington Accord Program Studi Teknik di Indonesia yang memperoleh Akreditasi ABET misalnya, tidak otomatis diakui oleh Signatory member WA untuk dapat bekerja di negaranya. Washington Accord hanya akan mengakui akreditasi oleh Badan Akreditasi Pendidikan Tinggi Teknik di negara tersebut yang telah diterima sebagai signatory member. Dalam hal ini Washington Accord sangat mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengakuan dan mobilitas global Sarjana Teknik. Sudah ada Program Studi Teknik di Indonesia yang sudah diakreditasi oleh ABET-USA, JABEE-Japan yang merupakan signatory member WA. Tetapi itu tidak berarti Sarjana Teknik lulusan Program Studi tersebut dapat diterima bekerja di negara-negara anggota tetap WA atau bahkan di negara dimana badan akreditasi itu berada.
Selain memperoleh ekivalensi internasional, manfaat lain WA adalah Bekerjanya Mekanisme Perbaikan yang berkesinambungan dalam pendidikan, review oleh pihak ketiga, dan akuntabilitas publik.

Semoga Indonesia bangun kembali sebagai macan asia dengan keunggulan Sarjana Teknik dan Insinyur Profesionalnya yang mampu mengubah Indonesia dari negara basis pasar menjadi negara besar sebagai basis produksi global.***

*Penulis adalah Guru Besar Universitas Indonesia, Anggota Komite Pengarah Indonesian Accreditation Board for Engineering Education (IABEE) dan Anggota Majelis Penilai Insinyur Profesional Badan Kejuruan Mesin PII

baca juga

ingin komentar

Comment