MEA dan Insinyur

Image preview
Ir. Istanto Oerip, IPU
Persatuan Insinyur Indonesia

Meskipun pertama kali Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) disepakati oleh Pemerintah negara anggota ASEAN pada tahun 2003 di Bali, namun para pelaku usaha, termasuk para insinyur, sampai kini masih belum semuanya memahami apa sebenar kesepakatan MEA dan apa manfaat serta ancaman terhadap kehidupan profesinya. Tidak semua Insinyur menerima informasi bahwa dalam rangka memfasilitasi pergerakan SDM Insinyur lintas batas di ASEAN pada tahun 2005 telah ditandatangani kesepakatan ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Engineering Services, yaitu suatu kesepakatan mengenai bagaimana insinyur berwarganegara ASEAN menjadi ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) sehingga dapat berkarya lintas batas negara di lingkungan ASEAN. Sudah sepuluh tahun ASEAN MRA berjalan, namun insinyur Indonesia, negara dengan populasi terbesar di ASEAN, yang telah memiliki kualifikasi ACPE masih di bawah 500 orang dari 250 juta penduduk. Masih jauh dari kebutuhan nyata untuk mampu mengelola secara baik program pembangunan nasional.

Image preview

Undang-Undang No. 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran telah diterbitkan oleh DPR bersama Pemerintah pada bulan Februari 2014. Tujuan UU tersebut jelas, yaitu (1) menjadikan keinsinyuran Indonesia berjaya, mandiri, dan berdaya saing global dan (2) insinyur Indonesia menjadi pemimpin dalam membangun republik tercinta ini karena memiliki kompetensi handal. Think Locally Act Globally. Perangkat peraturan pelaksanaan UU ini perlu segera dilengkapi, sehingga insinyur Indonesia bisa menjalankan perannya dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan kesempatan untuk menjadi pionir dalam mengembangkan inovasi, dan menjadi agen pembaharu agar Indonesia mampu melepas diri dari Middle Income Trap.

MEA mensyaratkan penghapusan aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing, terutama tenaga kerja profesional, sehingga MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup bagi tenaga asing. Pertanyaannya apakah Insinyur Indonesia bisa bersaing dengan insinyur negara Asia Tenggara lain? PII cukup optimistis bahwa insinyur Indonesia mampu mengatasi persaingan, meskipun untuk itu PII masih perlu meningkatkan aliansi sinergik dengan seluruh pemangku kepentingan melaksanakan amanah UU. Salah satu butir amanah penting UU Keinsinyuran yaitu remunerasi. PII bersama Pemerintah harus mampu memperbaiki sistem pemberian remunerasi bagi insinyur Indonesia. Apresiasi Pemerintah dan masyarakat yang dimanifestasikan dengan remunerasi insinyur Indonesia, yang rendah dibandingkan dengan insinyur asing, menjadi penyebab beralihnya para insinyur kepada praktek bisnis non-keinsinyuran, dan ini pula yang menyebabkan anjloknya minat anak-anak bangsa untuk melanjutkan studi ke program studi (prodi) keinsinyuran, dan yang pada akhirnya Indonesia akan kekurangan tenaga insinyur dan, kekurangan ini, pasti akan diisi oleh insinyur asing. Kalau ini yang terjadi, alih-alih Indonesia akan menyerbu ASEAN dengan insinyur kompetensi globalnya dalam pasar MEA, malah menjadi warga negara kelas dua dalam masyarakat insinyur ASEAN.
Semoga ini tidak terjadi. Selamat berjuang insinyur Indonesia.

baca juga

ingin komentar

Comment