Kualifikasi Profesional vs Akademik (Bagian III)

Prof. Dr. Ir. Harijono A. Tjokronegoro
Guru Besar Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung

Hak dan Kewenangan
Di balik tanggung jawab serta kewajibannya, pemegang sertifikat profesional memiliki kewenangan serta hak sehubungan dengan profesinya yang pada lazimnya dilindungi oleh undang-undang negara di mana asosiasi profesi yang bersangkutan berada. Di antaranya, pemegang sertifikat profesional mempunyai hak mendapatkan semacam surat tanda registrasi profesi hingga surat ijin praktik sesuai dengan kompetensinya. Sementara, hampir tidak terdapat ketentuan negara yang melindungi maupun yang memberikan hak, kewenangan, kewajiban serta tanggug jawab terhadap lulusan institusi pendidikan sehubungan dengan gelar akademik yang dinyatakan di dalam ijazah yang dimilikinya. Meski terdapat banyak institusi pendidikan yang menerbitkan sejenis “sertifikat”, namun pada dasarnya adalah tanda kelulusan atas suatu program yang dijalankannya, yang pengakuannya tidak menyatakan hak serta kewenangan tertentu.

Etika Profesional dan Akademik
Asosiasi profesi dalam mengemban tanggung jawab dan kewajibannya sangat berkepentingan dengan etika para anggotanya di manapun mereka berada. Etika profesi adalah bagian yang tak terpisahkan dari praktik keprofesian. Bahkan pelanggaran etika profesi sering merupakan awal dari kerugian yang dilakukan oleh pemegang sertifikat profesional. Oleh karena itu, pada hakikatnya pengertian bahwa asosiasi profesi menjamin kompetensi para anggotanya atau warrant of competence adalah belum cukup.

Di dalam kenyataannya asosiasi profesi dituntut pula bukan saja menjamin kompetensi maupun experties tetapi juga menjamin etika profesional para anggotanya. Pernyataan yang kiranya lebih tepat adalah bahwa asosiasi profesi menjamin kepatutan perilaku profesional pada anggotanya. Demikian pentingnya makna etika profesi, jika pada suatu saat yang bersangkutan terbukti telah melakukan pelanggaran etika profesi yang ditetapkan maka yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman hingga dikeluarkan dari keanggotaan asosiasi. Dan dengan demikian yang bersangkutan akan kehilangan hak serta kewenangnnya sebagai profesional. Sementara institusi akademik/pendidikan umumnya hanya berkepentingan pada academic misconduct dari mahasiswanya pada proses sampai dengan yang bersangkutan mendapatkan ijazah atau academic credential. Segera setelah itu institusi akademik/pendidikan tidak lagi memiliki tanggung jawab dalam hubungannya dengan etika akademik maupun profesi alumninya dimanapun mereka berada.

Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan dan Resertifikasi
Guna menjamin kompetensinya, dan tanggung jawab baik pada angota maupun asosiasi profesi, sertifiksi profesonal pada umumnya diberikan untuk jangka waktu yang terbatas. Latar belakang dari ini adalah bahwa professionalisme menuntut jaminan kompetensi justru pada saat penugasan diberikan. Ini berarti mutlak diperlukan proses pembaruan kompetensi secara berkelanjutan, atau terdapat kewajiban resertifikasi, guna menjaga kualifikasi kompetensi seseorang terjamin, semata-mata agar selalu dapat diberikan tanggung jawab sesuai dengan kompetensinya. Sebagai akibatnya, jika seseorang gagal dalam proses resertifikasi maka yang bersangkutan akan kehilangan pengakuan kualifikasi profesional yang dimilikinya beserta seluruh hak dan kewenangan yang melekat. Bahkan yang bersangkutan dapat terkena sangsi baik oleh asosiasi maupun oleh lembaga hukum yang berlaku. Sementara, dalam hal ini, ijazah atau academic credential hampir selalu dinyatakan berlaku tanpa batas waktu bagi pemegangnya, meski ilmu pengetahuan maupun ketrampilan yang dimiliki pada saat diberikan sertifikat kualifikasi akademik telah jauh tertinggal dari jamannya. Hampir tidak terdapat sebuah catatan bahwa suatu ijazah dinyatakan kadaluwarsa.

baca juga

ingin komentar

Comment