Komersialisasi Pendidikan Tinggi Lintas Negara

nizam

Melalui globalisasi pendidikan tinggi lintas negara atau cross border higher education, menjadi semakin mudah sehingga jumlah mahasiswa yang belajar di luar negeri semakin banyak. Dalam laporan Global Student Mobility 2025 (Bohm dkk., 2002), diperkirakan pada 2025 mendatang jumlah mahasiswa lintas negara akan mencapai 7,2 juta orang. Perguruan tinggi saling berebut mendapatkan calon mahasiswa terbaik sehingga meningkatkan kompetisi antar negara dan institusi pendidikan tinggi.

Keberadaan mahasiswa internasional menghadirkan atmosfer baru di dalam dunia akademik di kampus. Gerakan tersebut sering pula dikenal sebagai internasionalisasi pendidikan tinggi, terintegrasinya dimensi internasional, intercultural dan global ke dalam tujuan, fungsi (tri dharma), dan penyelenggaraan pendidikan tinggi (Knight, 2004).

Ada berbagai motif yang melatarbelakangi internasionalisasi pendidikan tinggi. Ada yang didasari pada tujuan sosial-budaya untuk menyiapkan mahasiswa menjadi warga dunia (global citizen), tujuan politis untuk diplomasi budaya, dan ada pula yang bermotif ekonomi. Australia misalnya, menjadikan pendidikan tinggi sebagai salah satu sumber devisa dengan nilai mencapai US$19,1 miliar pada 2010 lalu.

Demikian pula Inggris dan Amerika Serikat yang merupakan negara dengan ekspor jasa pendidikan terbesar di dunia. Bahkan pada 2010 pemasukan Amerika Serikat dari sektor pendidikan mencapai US$31 miliar. Tidak heran bila masuknya pendidikan dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) dipromotori Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia dan Jepang.

Tidak semua negara memiliki motif komersial dalam internasionalisasi pendidikan tinggi. Negara-negara Uni Eropa melakukan internasionalisasi sistem pendidikan tingginya sebagai bagian dari integrasi ekonomi. Semula dunia usaha dan industri di negara Uni Eropa mengalami kesulitan saat melakukan rekrutmen tenaga kerja dengan gelar dan sistem pendidikan yang sangat beragam. Melalui proses Bologna, terbentuklah European Higher Education Area yang memudahkan mahasiswa berpindah dari satu negara ke negara yang lain dengan kualifikasi yang kompatibel.
Proses Bologna mengintegrasikan sistem pendidikan tinggi di Eropa, memungkinkan kredit transfer antarperguruan tinggi antar negara, mendorong sistem gelar yang mudah difahami dan disetarakan, mendorong mobilitas mahasiswa dan dosen, kerjasama penjaminan mutu dan akreditasi, serta memasukkan dimensi Eropa dalam pendidikan tinggi.

UNESCO juga khawatir terhadap kebijakan GATS memberlakukan pendidikan sebagai komoditas perdagangan. Dalam deklarasi Delhi 2003 UNESCO menekankan pentingnya pendidikan tinggi bagi bangsa terutama dalam melindungi budaya, menjaga kemandirian, serta memelihara nilai-nilai bangsa. Semangat ini menjadi salah satu landasan dalam penyusunan UU No.12/2012 tentang pendidikan tinggi.

Lembaga PBB yang mengurusi pendidikan dan kebudayaan itu tetap mendorong mobilitas manusia antar negara melalui Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education. Konvensi tersebut menjadi payung mobilitas mahasiswa antar negara yang memudahkan pengakuan lulusan dari suatu negara untuk meneruskan studi atau bekerja di negara lain.

Kerangka Kultural

Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada tingkat Asia-Pasifik pada 2008, namun saat ini konvensi tersebut direvisi agar lebih mengikat dengan mekanisme yang lebih jelas. Indonesia melakukan internasionalisasi pendidikan tingginya melalui pendekatan kerangka kultural UNESCO. Internasionalisasi dimaknai sebagai upaya untuk menyiapkan mahasiswa lokal go global, menjadi glocal citizenyang kompetitif dan membanggakan bangsanya. Mendorong perguruan tinggi Indonesia untuk go international dalam arti mampu menghadirkan mutu yang terpandang secara internasional.

Asimetri mobilitas mahasiswa ke luar negeri saat ini, 6.000 mahasiswa asing di Indonesia vs lebih dari 50.000 mahasiswa Indonesia di luar negeri, harus dikurangi. Hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu dan mengangkat keunikan perguruan tinggi kita. Menggali kearifan dan keunggulan lokal dan mengemasnya untuk menjadi bagian dari solusi global. Dengan hadirnya Masyarakat ASEAN pada 2015, sudah seharusnyalah lahir perguruan tinggi ASEAN di Indonesia. Jalan ke sana tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin.

Ditulis Oleh: Ir. Muhammad Nizam (Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi, Kemendikbud)

baca juga

ingin komentar

Comment