Kode KCMI 2011 dan Competent Person  Indonesia


Ir. Gatut Adisoma, M.Sc, Ph.D, IPM

Indonesia adalah negara yang secara geologis amat prospektif untuk penemuan bahan galian tambang. Selama ini, pembuatan bankable documents mengenai hasil eksplorasi serta estimasi sumberdaya dan cadangan mineral yang ditujukan untuk memeroleh pendanaan dari institusi keuangan selalu menggunakan standar luar negeri. Yang paling umum adalah standar JORC (Joint Ore Reserve Committee) dari Australia. Mereka yang berhak menandatangani laporan JORC adalah anggota asosiasi profesi tambang di Australia yang menyatakan dirinya sebagai Competent Person. Jadi, siapa pun anggota AusIMM (Australian Institute of Mining & Metallurgy) misalnya, secara sepihak dan self declared dapat menjadi Competent Person. Apakah yang bersangkutan benar-benar memiliki kompetensi dalam etimasi cadangan tambang adalah soal lain. Ironinya amat terasa jika kita kaji era 2005-2012 ketika harga batubara melonjak tinggi. Banyak proyek batubara di Kalimantan dan Sumatra yang berdasarkan laporan JORC oleh para Competent Person asing kemudian didanai oleh bank-bank domestik, namun sekarang mangkrak ketika harga batubara telah merosot.

Dengan motivasi membangun sistem dan standar pelaporan cadangan tambang yang lebih andal serta menjadi tuan rumah di negeri sendiri, pada akhir tahun 2009 Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) dan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) sepakat membentuk sebuah Komite Bersama untuk menyusun tatacara pelaporan hasil eksplorasi, penaksiran sumberdaya & cadangan mineral dan batubara Indonesia. Hasilnya adalah Kode KCMI (Komite Cadangan Mineral Indonesia) 2011, lengkap dengan sistem dan kelembagaannya termasuk sistem CPI (Competent Person Indonesia). Calon-calon CPI berasal dari anggota kedua organisasi profesi tersebut dengan pengalaman dan jam terbang cukup di bidang ini, dan yang telah melalui proses verifikasi peer review ketat sebelum dapat ditetapkan sebagai CPI. Dalam proses verifikasi ini, Komite Bersama sering pula mengundang perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Setelah melalui jalan yang panjang berliku, saat ini, Kode KCMI 2011 dan Sistem CPI telah bergulir dan sudah diakui oleh Kementerian ESDM, BEI, serta OJK. Hingga awal bulan Mei 2016 telah ada 191 orang CPI yang bertugas untuk membuat, sekaligus bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas laporan publik untuk hasil eksplorasi, estimasi sumberdaya, dan estimasi cadangan mineral & batubara.

Perilaku profesional para CPI perlu secara terus menerus dipantau, dibina, dikembangkan, serta diawasi agar mereka tetap setia berpegang pada kode etik profesi serta selalu memutakhirkan keahliannya. Di samping itu, perbaikan dan penyempurnaan Kode KCMI serta pengembangan sistem administrasi kelembagaan Komite Competent Person di IAGI dan PERHAPI tetap diperlukan agar lebih tertib dan rapi menuju lembaga yang lebih prudent dan kredibel. Kita harus terus berjuang memajukan Kode KCMI agar menjadi tuan rumah di negara sendiri dan diakui oleh dunia internasional.***

baca juga

ingin komentar

Comment