Rapimnas PII 2009

Para insinyur yang tergabung dalam Persatuan Insinyur Indonesia (PII) ditantang untuk membuat solusi teknologi dalam memajukan Indonesia.

“Saat ini bangsa Indonesia banyak menemui kendala dan hambatan. Nah ini tantangan buat PII dalam memberikan solusi,” ujar Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman dalam pembukaan Rapimnas PII ke-57 yang diadakan di Hotel Mulia, Jakarta Selasa (28/7/2009).

Kusmayanto menegaskan, tantangan tersebut ada dalam beberapa sektor industri seperti di pertanian di mana saat ini marak dibicarakan tentang El Nino. “Nah bagaimana para insinyur ini membuat terobosan agar datangnya El Nino tidak menggangu panen petani. Saat ini kita merupakan pengimpor terigu terbesar di dunia, nah bagaimana hal itu bisa ditekan, itu juga diperlukan upaya dari para insinyur pertanian,” jelasnya.

Selain pengimpor terigu terbesar Indonesia, kata dia, juga menjadi pengimpor sapi yang cukup banyak sekitar 600 ribu ekor per tahun. Sedangkan jika termasuk jantung dan jeroan lainnya jumlahnya bisa mencapai 900 ribu ekor per tahun. Sementara pada sektor energi, pada insinyur dituntut untuk menghadirkan teknologi yang ramah lingkungan.

“Saya yakin kalau teknologi dikelola dengan baik, maka bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang terus berkesinambungan,” ujarnya.

Ketua Umum PII Airlangga Hartarto mengatakan, dalam Rapimnas PII yang akan diadakan 28-29 Juli ini, PII akan mendesak pemerintah menaikkan anggaran pengembangan teknologi mandiri menjadi 1-1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Dibandingkan negara-negara lain belanja kita hanya 0,06 persen saja dari PDB. Padahal Korea Selatan mencapai 2,63 persen, China 1,23 persen, dan Malaysia 0,63 persen. Jadi teknologi Indonesia benar-benar ketinggalan,” ujar Ketua umum PII Airlangga Hartarto.

Airlangga menjelaskan, selama ini dengan anggaran yang rendah membuat Indonesia dalam penguasaan dan pengembangan teknologi menjadi mandul. Pertumbuhan lapangan kerja dan pembangunan selama ini hanya bertumpu pada modal dan investasi asing tanpa agenda pengembangan teknologi yang jelas.

“Padahal kemandirian teknologi bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan,” katanya.

Menurut Airlangga, sebenarnya Indonesia telah mempunyai teknologi yang unggul khususnya dalam bidang konstruksi, struktur dan lingkungan tetapi karena pembangunan konstruksi seperti jembatan dan pembangkit listrik didanai dari pinjaman, maka teknologi yang digunakan didatangkan dari negara peminjam. Harusnya pemerintah tegas, itukan dana pinjaman yang harus dikembalikan. “Jadi kita berhak menentukan teknologi yang mau dipakai,” tambahnya.

Airlangga menuturkan, saat ini teknologi yang ada di Indonesia dari berbagai industri masih didominasi oleh asing, padahal tenaga kerja yang menjadi operator 90 persen adalah orang Indonesia. “Ini sungguh ironis, harusnya ada alih teknologi. Pemerintah harus memperhatikan masalah ini,” ujar dia.

Dengan memperhatikan pengembangan teknologi pada sektor sumber daya alam, perkebunan dan manufaktur, lanjut Airlangga diyakini akan bisa menekan angka penangguran yang ada di Indonesia. “Khususnya sektor manufaktur, kalau teknologinya terus diperbarui maka bisa menyerap banyak tenaga kerja,” ungkap dia.

Untuk itu, kata Airlangga, pihaknya akan memberikan masukan kepada pemerintah dalam Rapimnas PII ke-57 yang akan diselenggarakan pada 27-29 Juli mendatang. “Kita akan sampaikan rekomendasi Teknologi PII 2009 kepada pemerintah,” jelasnya.

Direktur Utama PT Telkom Tbk Rinaldi Firmansyah yang juga sebagai Wakil Ketua Panitia Rapimnas PIII ke-57 mengatakan, pemerintah harus membuat aturan yang jelas mengenai penggunaan teknologi mandiri dalam setiap industri. Kalau di telekomunikasi ada aturannya di mana 30 persen harus dari konten lokal. “Nah kita juga ingin hal ini diterapkan di seluruh sektor industri,” jelasnya.

Menurut Rinaldi fokus teknologi yang harus dikuasai Indonesia yakni teknologi berbasis sumber daya alam, modernisasi teknologi industri pendukung, teknologi transportasi dan prasarana, teknologi pendukung informasi dan komunikasi, teknologi hemat energi dan hindari bencana serta teknologi alutsista petahanan dan keamanan.

“Dari dulu kita tidak pernah menguasai teknologi? Karena memang tidak pernah menjadi prioritas utama. Makanya kita akan dorong sebagai agenda nasional,” ungkap Rinaldi.

Rinaldi berharap komitmen pemerintah terhadap pengembangan teknologi benar-benar bisa diwujudkan, sehingga banyak insinyur yang mau membuat teknologi mandiri untuk memajukan Indonesia. Saat ini banyak insinyur yang bekerja di luar negeri, padahal mereka mengembangkan teknologi yang cukup canggih, tegasnya.