“Kalau melanggar spesifikasi teknis di desain, harus diungkapkan semua. Dari kekuatan jembatan tersebut dan kemudian pada saat konsultasi, perencana, jenis bahan yang sesuai dengan kekuatan itu,” ujar Ketua PII Said Didu ketika dihubungi detikcom, Kamis (1/12/2011).

Said kemudian mempertanyakan, kalau memang kontraktornya yang memesan sesuai dengan spesifikasi, maka konsultan yang membuat desainlah yang salah. Bila kontraktor memesan tidak sesuai spesifikasi yang disyaratkan, maka kontraktornya yang salah. Kalau desainnya salah, maka kesalahan kemungkinan pada pihak konsultan.

Sementara mengenai SOP perbaikan dan perawatan jembatan, hal itu tergantung tingkat perbaikannya. “Itu bisa dihitung semua,” jelas Said.

Said menyoroti tender-tender pemeliharaan berisiko tinggi itu pada umumnya memakai sistem cost and fee. Seharusnya, ditetapkan dulu cost atau biayanya kemudian ditenderkan fee (komisi) dan kualitas pekerjaannya. Dia juga mengimbau menyelidiki kemampuan SDM atau insinyur-insinyur yang terlibat dalam pengerjaan proyek jembatan itu.

“Menurut saya kesalahan yang melangar etika profesi insinyur, maka siapa pun yang keluarkan sertifikasi harus bertanggung jawab,” jelas dia.

Sebelumnya diberitakan rangka besi jembatan Kukar dibuat oleh PT Bukaka Teknik Utama dari pesanan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada tahun 1995. Saat itu Kementerian PU memesan rangka besi untuk berbagai jembatan di seluruh Indonesia.

“Jadi itu yang rangka bajanya yang komponen rangka baja dari Bukaka. 27 Km kita bikin berdasarkan pesanan PU pusat,” ujar Direktur Utama PT Bukaka, Irsal Kamaruddin, ketika dihubungi detikcom, Kamis (1/12/2011).

PT Bukaka menerima kontrak pembuatan rangka besi jembatan dari Kementerian PU pada tahun 1995 itu senilai US$ 92 juta. Rangka besi itu kemudian dikirimkan untuk pembuatan jembatan di seluruh Indonesia, termasuk untuk jembatan Kukar di Tenggarong. Tapi mengenai spesifikasinya, Irsal mengatakan tak ada yang untuk jembatan gantung.

“Nggak ada, nggak ada (menerima pesanan rangka besi untuk jembatan gantung),” jawab Irsal ketika ditanya apakah menerima spesifikasi Kementerian PU untuk rangka besi jembatan gantung.

“Untuk di Tengggarong, desain awalnya bukan untuk jembatan gantung, itu dimodifikasi jadi jembatan gantung. Itu (rangka besi) jembatan yang untuk di jalan raya biasa di atas fondasi,” jelas Irsal.

Setelah jadi, PT Bukaka kemudian menyerahkan pesanan rangka jembatan besi kepada Kementerian PU. Kementerian PU kemudian menunjuk PT Hutama Karya membangun jembatan Kukar itu.

“Kita nggak terlibat langsung (untuk pembangunan jembatan),” jelas Irsal.

Sedangkan untuk pemeliharaan, PT Bukaka baru pertama kali dilibatkan. PT Bukaka meneken proyek perbaikan dan perawatan jembatan di depan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada awal November 2011 lalu. Pada hari naas itu, pihaknya baru tahap persiapan untuk memulai pekerjaan.

sumber : detikcom

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) menggelar acara Malam Silaturrahmi dengan DPR dalam rangka finalisasi perkembangan RUU Keinsinyuran di Bimasena Club, Hotel Dharmawangsa Jakarta, 30 November 2011. Acara dihadiri puluhan anggota DPR lintas fraksi seperti Demokrat, Golkar, PDIP, DPD, dan lain-lain. Selain itu hadir pula dari unsur pemerintah diantaranya Menteri Pertahanan Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro, Menteri Ristek Prof. Dr. Ir. Gusti Muhammad Hatta, dan Kepala BPPT Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar.

“Acara silaturrahmi antara PII dengan DPR ini diselenggarakan untuk mempertegas sekali lagi mengenai kedudukan insinyur Indonesia dalam konteks nasional dan internasional.” jelas Ketua Umum PII Dr. Ir. Said Didu. Urgensi UU Keinsinyuran setidaknya untuk menjawab 2 tantangan yaitu (1) memproteksi dan mengatur arus globalisasi tenaga kerja profesional khususnya bidang keinsinyuran, dan (2) memberi kenyamanan dan perlindungan pada masyarakat atas praktik keinsinyuran.

Ketua Dewan Insinyur yang juga inisiator RUU Keinsinyuran di DPR Ir. Airlangga Hartarto, MMT, MBA menambahkan bahwa praktik keinsinyuran yang dapat menimbulkan dampak destruktif bagi masyarakat seperti runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara beberapa waktu silam, semestinya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua selaku insinyur yang ada di DPR, untuk segera menuntaskan pembahasan RUU ini di Balegnas. Perlindungan masyarakat adalah prioritas utama, dan UU Keinsinyuran menjadi alat untuk menjaga kredibilitas dan rasa tanggung jawab bagi profesi Insinyur.

Anggota DPR lainnya seperti Ketua Fraksi Demokrat Ja’far Hamzah, dan beberapa anggota dewan lainnya menyatakan hal yang sama bahwa RUU Keinsinyuran sudah saatnya diselesaikan. Pembahasan di Balegnas tidak akan banyak memakan waktu dan ditargetkan tahun depan (2012) RUU ini sudah bisa ditetapkan.

Sebagaimana lazimnya, sebutan profesi diperoleh setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan kemampuan dan pengalaman profesional yang ditambahkan atas pendidikan akademisnya. Demikian dinyatakan dalam ”Petunjuk Pelaksanaan Program Sertifikasi IP – Biro Sertifikasi Insinyur Profesional PII”.

Ketentuan Pemerintah menyebutkan bahwa penetapan sebutan profesi dilakukan oleh Menteri Pendidikan cq. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, berdasarkan rekomendasi Organisasi Profesi yang bersangkutan. Menurut PII, insinyur didefinisikan sebagai orang yang melakukan rekayasa teknik dengan menggunakan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan nilai tambah atau daya guna atau pelestarian demi kesejahteraan umat manusia.

Insinyur, selama ini, berasal dari sarjana (S1) teknik atau pertanian yang telah mengikuti program profesi. Program profesi tidak diberikan dibangku kuliah. Kompetensi profesi Insinyur diperoleh seseorang dengan menarik pelajaran dari pengalaman melaksanakan tugas-tugas keinsinyuran selama kurun waktu tertentu.

Maka sewaktu mengajukan aplikasi untuk menjadi Insinyur Profesional (IP), si calon harus menyusun suatu Laporan Praktek Keinsinyuran (LPK). LPK ini harus menguraikan pengalaman si calon mengerjakan tugas-tugas keinsinyurannya yang terstruktur itu, dikaitkan dengan pemenuhan persyaratan Bakuan Kompetensi.

Sertifikasi Insinyur Profesional (IP) mempunyai tiga  jenjang,  yakni Insinyur Profesional Pratama (IPP), Insinyur Profesional Madya (IPM), dan Insinyur Profesional Utama (IPU).
Waktu yang diperlukan seseorang untuk dapat mengumpulkan pengalaman praktek keinsinyuran yang cukup bagi memenuhi persyaratan Bakuan Kompetensi adalah sekurang-kurangnya lima tahun.

Namun bila seseorang bekerja di dalam lingkungan yang sangat kondusif untuk memberikan pengalaman yang terstruktur, maka waktu yang diperlukan dapat dipercepat menjadi tiga tahun. Insinyur Profesional dengan pengalaman lebih dari delapan tahun mendapat pengakuan kesetaraan APEC.

Kompetensi Insinyur Profesional

Mengacu pada apa yang dilakukan di lingkup internasional, pemenuhan akreditasi pendidikan keinsinyuran berstandar Washington Accord seharusnya sudah dilakukan sejak di level kampus. Sedangkan para sarjana teknik memenuhi kompetensi rekam jejak keinsinyuran berstandar ABET. Standar ABET inilah yang sudah dicoba-terapkan  pada Insinyur Profesional PII.

Pemenuhan Pengembangan Keinsinyuran Berkelanjutan (CPD) juga sudah diterapkan PII sejak  tingkatan Insinyur Profesional Pratama. Sedangkan untuk level IPM ke IPU dibekali  dengan Pemenuhan Kompleksitas Pengembangan Industri.

Kompetensi Keinsinyuran PII (W1-W4) mencakup kode etik, kertampilan kerja keinsinyuran, perancangan / perencanaan, dan pengelolaan. Sedangkan kompetensi (P7-P11) terdiri dari konsultasi rekayasa, konstruksi, dan instalasi; produksi/manufaktur, material dankomponen, manajemen usaha dan pemasaran teknik, serta manajemen pembangunan dan pemeliharaan aset.

Nilai 600 untuk IPP dengan pengalaman kerja 3-5 tahun; dan nilai 3000 untuk IPM dengan masa kerja 8-10 tahun.  IPM Diakui setara oleh APEC Engineer.  Kemudian Continuing Professionalism Development (CPD), yang menjadi syarat utama untuk menjagai tingkat pembaruan ilmu pengetahuan keinsinyuran, yang dilakukan setiap tahun. Sementara dunia industri menuntut pembaruan pengetahuan terus-menerus, survei PII tahun 2000 menunjukkan kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.

Terutama dalam 4 parameter ABET, yang perlu perbaikan terus-menerus. Menurut ABET , selain mampu menangani masalah keinsinyuran, seorang insinyur harus mampu bekerjasama, mentaati kode etik dan tata-laku profesional, berkomunikasi dan interaksi, memahami dampak sosial, lingkungan, dan global.

Karena kompleksitas industri mengharuskan kemampuan keinsinyuran modern, meliputi produk yang kompleks, multisource; kerjasama multi disiplin dan multi level spesialis; lingkungan dan keberlanjutan; sistem yang lebih luas; penelolaan resiko dan akuntabilitas; pemanfaatan pengetahuan baru, pemanfaatan peralatan/teknologi baru, dan pemanfaatan model matematika.

Jumlah itu akan meningkat pada periode berikutnya, yakni periode 2011-2020, menjadi 336.878 insinyur. Angka tertinggi adalah pada periode 2021-2025, yang membutuhkan 546.075 insinyur.

Peningkatan Nilai Tambah

Untuk menciptakan nilai tambah dari bahan mentah yang dihasilkan, diperlukan keahlian seorang insinyur. Komoditi SDA Indonesia yang perlu pendayagunaan pengetahuan, engineering dan teknologi salah satunya adalah kelapa sawit, dengan produksi 465.000 ton, yang merupakan penghasil terbesar nomor satu di dunia.

Indonesia juga merupakan penghasil panas bumi terbesar di dunia yang merupakan 40 % sumber daya dunia.

Timah, dengan kapasitas produksi 102.000 ton dan menjadikan Indonesia sebagai penghasil timah terbesar kedua di dunia. Dengan produksi 229.000 ton, menjadikan Indonesia sebagai penghasil Nikel terbesar ketiga di dunia. Demikian juga dengan karet, Beras dan Kakao. Selain itu Indonesia juga salah satu penghasil terbesar untuk komoditas bauksit, emas, batubara, tembaga, kopi, kacang, dan hasil pertanian lainnya.

Pengembangan potensi ekonomi membutuhkan tambahan 319.500 insinyur, dengan rincian 38% untuk pengembangan koridor 1-6 ; 22% untuk pengembangan konektivitas; 10% untuk penguatan iptek ; dan    30% untuk penguatan birokrasi. Pengembangan potensi ekonomi melalui Koridor 1- 6 mencakup 22 kegiatan ekonomi utama; pengembangan konektivitas melalui darat, laut, udara, dan telekomunikasi; penguatan SDM dan iptek melalui pendidikan tinggi dan riset.

Proyeksi Optimis

Untuk Koridor Ekonomi khususnya di bidang pangan, hingga 2015 MP3EI membutuhkan 5.703 insinyur pertanian; 4.438 insinyur teknologi pangan, 4.438 insinyur teknologi industri pertanian, 3.804 insinyur teknologi hasil pertanian.

Di bidang lain, MP3EI membutuhkan 11.413 insinyur sipil, 17.782 insinyur mesin, 12.047 insinyur elektro, 11.413 insinyur teknik kimia, 2.826 insinyur perminyakan,    4.438 insinyur pertambangan,    11.413 insinyur teknik lingkungan, 1.268 insinyur penerbangan, dan 1.608 insinyur kelautan.

Untuk konektivitas antar koridor, hingga 2015 MP3EI membutuhkan 20.198 insinyur sipil, 13.771 insinyur mesin, 14.690 insinyur elektro, 1.836 insinyur teknik kimia, 3.672 insinyur teknik fisika, 1.359 insinyur perminyakan, 3.672 insinyur pertambangan, 8.263 insinyur teknik lingkungan, 1.836 insinyur penerbangan, 2.856 insinyur kelautan, 8.263 insinyur geodesi,  4.590 insinyur geologi,  9.181 insinyur komputer; dan  4.590 insinyur TI.

Sedangkan untuk Pendidikan Tinggi dan Penelitian -  hingga 2015 MP3EI membutuhkan 784 insinyur pertanian,  588 insinyur teknologi pangan,  588 insinyur teknologi industri pertanian,  588 insinyur teknologi hasil pertanian 1.764 insinyur sipil,  2.940 insinyur mesin, 2.352 insinyur elektro, 1.568 insinyur teknik kimia, 980 insinyur teknik fisika,  588 insinyur perminyakan,  588 insinyur pertambangan,  1.372 insinyur teknik lingkungan,  980 insinyur penerbangan,  1.568 insinyur kelautan, 1.568 insinyur teknik industri,  dan 1.568 insinyur dari berbagai jurusan lainnya.

Estimasi di atas adalah prediksi minimal.  Namun bahwa Indonesia akan mengalami defisit 15.000 insinyur pertahun adalah ‘anomali’ yang hampir pasti terjadi. Sudah tentu kekosongan tersebut akan diisi oleh para insinyur asing. Dan tak sulit mengkalkulasi berapa triliun rupiah yang harus dibayar kepada insinyur asing.

Di sinilah setidaknya Indonesia memerlukan adanya Undang-Undang Keinsinyuran. Terutama untuk mengatur kesetaraan insinyur asing dan perlindungan terhadap insinyur Indonesia. Serta, kesiapan Perguruan Tinggi dan pihak industri untuk menampung dan mengembangkan profesionalisme insinyur dalam negeri.

“Pihak asing kerap mengarahkan Indonesia menjadi paru-paru dunia. Sementara sebagian dari mereka justru mengamputasi paru-paru dunia sejak berabad-abad yang lalu, tanpa ada kompensasi  apapun.” kata Dr. Said Didu dalam sambutannya.

“Andaikata temperatur kita naik 2 derajat, pertanyaannya  : crop apa yang paling terganggu dan mungkin tidak akan ada lagi?”. Peryataan ini  diutarakan oleh Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, saat pembukaan acara PII beberapa waktu yang lalu, dan menjadi bahasan kunci dalam  acara kali ini.

Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Dr. Ir. Bambang Setiadi menyatakan, “Jika temperatur global naik 2 derajat, maka bisa terjadi permasalahan yang mengakibatkan bencana besar bagi umat manusia di muka bumi. Maka dari itu, perlu skenario besar untuk memahami dampak kenaikan suhu terhadap pertanian, membuat formulasi parameter terkait deforestasi dan perubahan iklim dan cara melaporkan, mensimulasi perubahan cuaca terhadap komoditi pertanian, serta menyusun standar pengukuran deforestasi.”

Ia menambahkan bahwa pengukuran terhadap perubahan iklim harus punya pedoman standardisasi. Tanpa  standar pengukuran maka berbagai lembaga yang akan mengukur dengan caranya sendiri. Deforestasi dan perubahan iklim  hanya menjadi komoditas isu karena masing-masing negara tidak pernah punya keyakinan mengenai standar pengukuran mengenai perubahan iklim global.

Ada pendapat pula bahwa perubahan iklim menyebabkan rusaknya keanekaragaman hayati hutan tropis sehingga dapat merusak hutan. Indonesia sebagai salah satu pemilik hutan tropis yang terluas di dunia, perlu juga memperhatikan isu-isu deforestasi dalam kaitannya dengan perubahan iklim.

Memperkuat pernyataan Dr. Ir. Kuntoro, sebagaimana dilaporkan oleh FAO (1996), kekeringan akibat kemarau panjang yang merupakan efek El Nino pada tahun 1997 telah menyebabkan gagalnya produksi padi dalam skala yang sangat besar yaitu mencakup luasan  426.000 ha. Selain tanaman padi, komoditas pertanian non-pangan yang lain seperti kopi, coklat, karet dan kelapa sawit. Dilaporkan juga Kepulauan Halmahera satu per satu pulau mulai hilang dan kehidupan masyarakat yang bersandar pada hasil laut, mulai terancam.

Indonesia, melalui BSN telah mengusulkan dan diterima suatu proposal baru (New Work Item Proposal) mengenai standar pengukuran deforestasi sebagai bagian standar pengukuran Gas Rumah Kaca (Greenhouse Gases) yang saat ini dalam perumusan parameter-parameter yang terkait dengan perubahan iklim, mengukur, memonitor dan mengevaluasi besaran besaran yang terkait dengan parameter perubahan iklim serta tindakan mitigasi dan adaptasinya.

Untuk itu sebuah skenario besar perlu disusun dalam kerangka yang lebih nyata dan operasional pada setiap tingkatan pelaksana dalam menghadapi  perubahan iklim global tersebut.

kunjungi website kami : www.jamsostek.co.id