Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

PT Chevron Geothermal Indonesia Ltd adalah Peraih Penghargaan Sustainable Engineering  PII 2009, Peringkat Emas.

Chevron Geothermal Indonesia Ltd (CGI) merupakan operator KOB (Kerjasama Operasi Bersama) Pertamina untuk Lapangan Panasbumi  Darajat. Kegiatan operasional CGI adalah memasok steam/uap ke Pembangkit Listrik PT. Indonesia Power  55 MW, serta mengoperasikan sendiri Lapangan Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi 200 MW untuk dialirkan dalam jaringan interkoneksi JAMALI.

Lapangan Panasbumi dan PLTP derajat terletak di kabupaten Garut – Jawa Barat, terletak sekitar 20 km sebelah barat Kota Garut, dan 10 km sebelah barat daya Lapangan Panasbumi Kamojang.

Secara geografis letak wilayah kerja Lapangan Panasbumi Darajat berada pada koordinat 7? 11’9” LS sampai 7? 15’40” LS, dan 107?41’54” sampai 107?45’40” BT.

Chevron merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTPb) yang menghasilkan listrik dengan menggunakan bahan baku hydrothermal atau uap panas (steam) dari panas bumi. Steam dari Lapangan Panas bumi Darajat merupakan jenis uap kering (dry steam).

Pembangkit listrik dengan menggunakan bahan baku panas bumi mempunyai beberapa kelebihan diantaranya menggunakan bahan baku yang terbarukan (renewable), berkelanjutan karena kondesat yang dihasilkan diinjeksikan kembali ke geothermal reservoirs untuk menghasilkan uap kembali. Dengan demikian tidak ada limbah cair industri, proses operasi yang bersih dan ramah lingkungan karena tidak ada pembakaran fosil –  sehingga dapat mengurangi udara emisi dan pemakaian sumber daya air.

Teknologi ini sangat bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan listrik nasional, mereduksi gas rumah kaca, menekan konsumsi bahan bakar fosil, kontribusi energi untuk interkoneksi JAMALI, mengembangkan cadangan energi panas bumi, dan mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Ini telah diterapkan di desa Padawas, Kabupaten Garut – Jawa Barat.

Teknologi yang dikembangkan Chevron adalah Lapangan Uap Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi. Salah satu prioritas pemerintah Indonesia dalam pengusahaan sumber daya energi alternatif adalah dengan mengembangkan sumber daya panas bumi. Hal ini sejalan dengan kebijakan diversifikasi energi, penghemat penggunaan bahan bakar minyak bumi, menopang peningkatan kebutuhan energi listrik di Indonesia. Salah satu sumber daya energi  yang cukup melimpah di Indonesia adalah energi panas bumi. Sebagai negara dengan sejumlah besar gunung berapi, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki sumber daya energi panas bumi dalam kapasitas yang besar.

Pemanfaatan energipanas bumi secara konvensional dilakukan dengan melakukan pemboran (drilling) pada sumur –sumur bor, seperti layaknya sumur-sumur minyak. Bila sumur-sumur ini ditajak sampai mencapai pada kedalaman tertentu, maka akan diperoleh zona sumber panas uap (productive geothermal zone) atau disebut juga sebagai geothermal reservoirs yang berisi air panas dan uap panas. Temperatur  uap di dalam reservoirs dapat mencapai 240?C, dimana pada temperatur  ini uap telah mencapai uap sangat jenuh (superheated steam). Uap panas dari reservoirs akan dengan mudah mengalir ke permukaan melalui lubang bor untuk selanjutnya dialirkan ke proses pembangkit listrik (power plant).

Lapangan Panas bumi Darajat dikategorikan sebagai sistem dominasi uap atau vapour dominated system, yaitu sistem panas bumi dimana sumur-sumurnya memproduksi uap kering.  Hal ini dikarenakan rongga-rongga batuan reservoir-nya sebagian besar berisi uap panas. Uap panas yang dihasilkan dari beberapa sumur (well) di lapangan panas bumi Drajat sudah mencapai tingkatan uap sangat jenuh (superheated steam). Diperkirakan 35% batuan reservoir – nya berisi air panas, sedangkan rongga-rongga lainnya berisi uap. Dalam sistem dominasi uap tekanan dan temperatur umumnya relatif tetap terhadap kedalaman. Pemanfaatan energi panas bumi dapat dilakukan dengan cara konvensional  ataupun dengan pemanfaatan panas batuan kering.

Process Flow

Uap dari sumur dilewatkan pada katup pengatur tekanan PCV dialirkan ke bejana tekan scrubber untuk menaikkan kekeringan, kemudian uap dialirkan ke turbin setelah melalui alat ukur venturi dan menuju turbin memutar generator menghasilkan listrik. Uap panas dari turbin mengalir ke condenser sehingga mengalami kondensasi dengan bantuan air yang bersumber dari cooling tower. Condenser bertugas menjaga tekanan disisi buangan turbin tetap rendah agar daya keluaran turbin sesuai rancangan. Gas yang tidak terkondensasi (NCG) di dalam uap dihisap oleh sistem pembuangan yang kemudian mengirimkannya ke cooling tower. Kipas pada cooling tower membantu menyebarkan gas yang tak terkondensasi ke udara bebas.

Pemanfaatan Limbah B3 untuk Material Bangunan dan Jalan

Salah satu limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional PLTPB CGI adalah drill cutting dari kegiatan pengeboran (drilling). Limbah drill cutting dapat dimanfaatkan sebagai pengganti agregat halus untuk konstruksi beton ringan. Untuk itu, perusahaan melakukan kajian guna memastikan pemanfaatan drill cutting tersebut tidak akan merusak kualitas lingkungan. Limbah drill cutting dapat dimanfaatkan untuk saluran drainase, blok beton, dan batako. Produk tersebut dipilih karena telah mengalami proses solidifikasi sehingga aman lingkungan. Komposisi campuran untuk memperoleh produk yang memenuhi SNI juga telah diupayakan.

sumber : Buku Profil Penghargaan Sustainable Engineering PII 2009

Pendidikan Lingkungan di Green Festival 2009

Jakarta. 5.12.2009 – Aneka ragam kegiatan yang sarat muatan pendidikan lingkungan, terutama pengenalan isu perubahan iklim, akan disajikan dalam Green Festival 2009 pada 5-6 Desember di Parkir Timur Senayan, Jakarta.

Kegiatan bertema ”Green Festival-Apa yang Sudah Kamu Lakukan?” ini terbuka untuk umum dan menawarkan bermacam-macam kegiatan bertema lingkungan. Ketua Panitia Green Festival 2009 Nugroho Ferry Yudho, Jumat (4/12), mengatakan, acara ini sebenarnya program kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai upaya nyata untuk mengurangi dampak pemanasan global (global warming).

Dengan bahasa sederhana, masyarakat diharapkan bisa mudah memahami dan mempraktikkan di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Salah satu yang menarik adalah workshop mengenai community mapping, antara lain pengaturan saluran pembuangan limbah padat dengan sumber air bersih. ”Jarak ideal dalam rumah itu 10 meter. Bisa jadi rumah si A itu sudah sesuai aturan, tetapi kalau rumah tetangganya tidak diatur juga, ya sama saja, air bersihnya akan bisa campur dengan limbah padat dari tetangganya itu,” kata Nugroho.

Selain pemahaman mengenai community mapping, di GreenFest, juga disosialisasikan ”diet karbon” yang bisa dilakukan dengan cara hemat energi. Diet karbon ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Menghemat penggunaan listrik adalah salah satu cara untuk bisa menghemat energi. Misalnya, dengan mematikan televisi, komputer, pengatur suhu (AC), atau alat-alat elektronik lainnya.

”Alat elektronik di posisi standby masih menggunakan listrik 5 watt. Coba bayangkan saja berapa besar biaya dan energi yang terbuang sia-sia,” kata Nugroho.

Selama dua hari panitia sudah menyiapkan tema-tema menarik dalam workshop, antara lain tema pemanfaatan sampah basah dan kering, adaptasi perubahan iklim, dan gaya hidup hijau. Bukan hanya itu. Selama dua hari itu pun akan berlangsung final lomba ”Green Competition” tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Lomba ini mengasah pengetahuan seputar pemanasan global dan lingkungan.

”Polisi Sampah”

Menurut rencana, GreenFest akan dibuka oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, Menneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari, Menneg Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, serta Duta Lingkungan Tasya dan Nugie.

Pada penyelenggaraan GreenFest tahun 2008, sekitar 44.000 orang memadati Parkir Timur Senayan. Pada tahun ini panitia berharap bisa menyedot perhatian 50.000 pengunjung.

Masih banyak kegiatan lain yang menarik di arena GreenFest. Jangan lewatkan peragaan busana ESMOD yang menampilkan busana dari barang daur ulang, perkusi memakai alat dapur (SD Dian Didaktika), dan juga yoyo free style. Jangan lupa juga, di arena GreenFest hati-hati jika ingin membuang sampah karena ”polisi sampah” dari Sekolah Alam Cikeas siap menegur siapa saja yang membuang sampah sembarangan. [kompas.com]

Kementerian ESDM Luncurkan Biogas Rumah

Bandung. 5.12.2009 – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan Kedutaan Besar Belanda, Hivos, dan SNV meluncurkan program 8.000 biogas rumah (biru) untuk enam provinsi.

“Pemerintah Belanda dengan program bantuannya menginvestasikan 500 juta euro untuk pengembangan energi terbarukan di seluruh dunia, dan di Indonesia diimplementasikan melalui program biru,” kata Kepala Divisi Ekonomi dan Perdagangan Kedutaan Besar Belanda Renate Th Pors di Bandung, Kamis.

Peluncuran program biogas rumah tersebut berlangsung di kediaman salah seorang pengurus Koperasi Peternak Susu Bandung Utara, Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat.

Renate mengatakan program biogas rumah menggunakan reaktor kubah beton yang memiliki volume 4,6,10 dan 12 meter kubik yang ditanam di dalam tanah.

“Sebagai contoh, untuk volume enam meter kubik, biogas dapat digunakan selama enam jam,” katanya.

Ia mengatakan program ini tidak ditekankan pada pemberian bantuan kontruksi, namun pada pengembangan sektor biogas.

“Pengembangan sektor dilakukan dengan membangun jejaring antara koperasi susu yang memiliki jaringan peternak sapi perah sebagai konsumen, perusahaan kontruksi dan lembaga keuangan mikro,” katanya.

Pihaknya mendukung perusahaan konstruksi yang dilibatkan dengan mengadakan pelatihan pembuatan konstruksi, untuk dapat membangun reaktor kubah beton.

Pihaknya memberikan subsidi sebesar Rp2 juta untuk pembuatan konstruksi.

Renate mengatakan tujuan dilakukannya pengembangan energi terbarukan khususnya biogas, mengingat semakin berkurangnya sumber energi minyak bumi.

“Kita tahu kayu semakin berkurang, harga minyak bumi semakin mahal. Hal ini yang mendorong kami untuk menjalankan program pengembangan energi terbarukan khususnya biogas,” kata Renate.

Perlunya Regulasi Bangunan Tahan Gempa

4.09.2009. Padang – Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Sumatera Barat, Insanul Kamil, mengharapkan pemerintah segera membuat regulasi tentang bangunan tahan gempa.

“Dibutuhkan peraturan yang dibuat secara nasional. Selama ini yang ada hanya imbauan-imbauan tentang perlunya bangunan tahan gempa,” kata Insanul di Padang, Kamis.

Staf pengajar di Universitas Andalas (Unand) Padang itu mengatakan, ancaman gempa saat ini sudah menjadi masalah nasional bukan lagi masalah Sumatra, Sulawesi, dan Maluku.

Dari gempa 7,3 Skala Richter (SR), Rabu, di Jawa Barat, membuktikan bahwa Pulau Jawa juga tidak terlepas dari ancaman gempa. Gempa itu telah menyebabkan banyak bangunan hancur dan menimbulkan puluhan korban jiwa.

Insanul mengatakan, ke depan harus ada peraturan yang jelas yang menegaskan bangunan atau rumah baru harus tahan gempa berkekuatan 7,5 SR hingga 8 SR.

“Bagi bangunan atau rumah yang tidak memenuhi syarat itu, jangan dikeluarkan izinnya,” kata akademisi yang menyelesaikan S2 di salah satu universitas di Jepang.

Selama ini, kata dia, pemerintah dan masyarakat sudah tahu akan kebutuhan bangunan yang tahan gempa. Namun dalam pelaksanaannya, tidak dipantau.

“Ketika membangun gedung atau rumah di daerah yang potensi gempanya besar, semua orang sudah tahu bahwa bangunannya harus memenuhi spesifikasi tahan gempa antara 7,5 – 8 SR,” ujarnya lagi.

Persoalannya, pemerintah masih setengah hati dalam menjalankan standar teknis tersebut. Misalnya, untuk gedung-gedung pemerintah memang tersedia anggaran untuk melakukan penilaian kekuatan bangunan.

“Kalau gedung-gedung publik memang tersedia dana untuk penilaian bangunan. Sementara untuk rumah-rumah masyarakat tidak ada dana,” katanya.

Insanul mengatakan, masyarakat juga tidak akan mau membongkar rumahnya tatkala dinilai fondasi atau bangunannya tidak memenuhi standar teknis tahan gempa.

Hal seperti ini, kata dia, yang mesti menjadi perhatian semua pihak ke depan terutama untuk bangunan yang akan dibangun.

Di Jepang, lanjut dia, tidak ada lagi tawar-menawar bangunan mesti memenuhi standar mitigasi.

Jadi, kata Insanul, dengan melihat banyaknya bangunan yang hancur akibat gempa di Jawa Barat mestinya menjadi pelajaran bagi semua.

Untuk itu, kata dia, pemerintah harus segera menyusun peraturan tentang bangunan tahan gempa tersebut.

“Sebab keselamatan jiwa rakyat harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah,” kata Insanul. [antaranews.com]

CDM Bermata Dua

Terciptanya karbon di udara berasal dari pembakaran minyak dan gas dari kendaraan, pabrik dan industri, pembakaran hutan, juga asap letusan gunung berapi. Karbon memiliki peran penting, antara lain untuk proses fotosintesis tumbuhan. Tumbuhan menyerap karbon dari udara untuk diubah menjadi gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Proses fotosintesis ini juga berguna karena menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi.

Namun konsentrasi karbon yang berlebihan di udara sudah menjadi persoalan tersendiri. Karena karbon yang terlepas ke udara secara berlebihan mengakibatkan peningkatan suhu bumi atau pemanasan global. Bersama gas-gas hasil pencemaran lain, karbon membentuk lapisan yang menahan panas bumi keluar dari atmosfer. Sehingga suhu udara di bumi semakin panas, lazim disebut “Efek Rumah Kaca”.

Suhu permukaan yang tinggi telah menyebabkan salju di kedua belah kutub bumi mencair. Hhal ini secara langsung berdampak pada naiknya permukaan air laut. Selain itu, peningkatan intensitas curah hujan pada musim penghujan serta musim kemarau yang berkepanjangan membawa dampak buruk berupa gagal panen, banjir, tanah longsor, dan kekeringan.

Berbagai upaya telah dilakukan guna mengantisipasi kerusakan yang lebih parah di masa yang akan datang. Salah-satunya adalah menggalang kekuatan dunia menghadapi lajunya pemanasan global.

Pada tahun 1992 diadakan Pertemuan Tingkat Tinggi Bumi I di Rio de Janeiro, Brazil. Pertemuan itu menghasilkan perjanjian kerja sama mengantisipasi perubahan iklim dengan menetapkan batas-batas emisi gas-gas rumah kaca.

Anggota konvensi dari 150 negara itu kemudian mengadakan pertemuan berikut di Berlin pada tahun 1995, disebut Pertemuan Antar Pihak I atau Conference of The Parties (COoP) 1.

COoP III di Kyoto, Jepang, akhirnya menghasilkan Protokol Kyoto yang menjadi landasan bagi pengembangan Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism atau yang disingkat dengan CDM). Negara-negara maju diharuskan mengurangi pencemaran udara sebesar ± 5%.

Dengan CDM, negara-negara maju diharuskan mengurangi gas rumah kaca dengan membiayai proyek-proyek energi bebas polusi dan penggunaan lahan untuk penyerapan karbon di negara berkembang. Kesepakatan inilah yang menjadi asal-muasal digulirkannya sistem perdangan karbon. Yyakni mekanisme berbasis pasar untuk membatasi peningkatan kadar CO2 di atmosfer. Negara pemilik hutan menjual jatah karbon yang bisa diserap oleh suatu kelompok tanaman/hutan kepada negara/industri yang menghasilkan polusi karbon.

Protokol Kyoto juga menentukan, perdagangan karbon dari hutan lindung atau lawasan konservasi tidak dapat dilakukan. Selain itu, hanya hutan tanaman yang dikembangkan setelah tahun 1990 saja yang dapat diterima pada sistem perdagangan karbon.Para pihak yang terlibat dalam perda- ngan karbon ini antaralain debitur dan kreditur karbon. Debitur karbon adalah negara maju yang tidak menyerap karbon yang dilepas oleh industri atau kendaraan di negaranya.

Sedangkan kreditur karbon adalah negara yang menyerap karbon lebih banyak daripada karbon yang dihasilkan oleh industri atau kendaraan di negaranya.Perdagangan karbon sendiri pada umumnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem fund dan sistem pasar. Ddengan sistem fund, negara industri memberikan anggaran untuk melestarikan hutan kepada negara-negara yang bersedia menyisakan lahannya untuk pelestarian hutan.

Dananya digunakan untuk proyek-proyek pemba- ngunan. Sistem yang kedua adalah sistem pasar. Siapa saja yang memiliki hutan harus melakukan pelestarian terlebih dahulu baru setelah dibuktikan telah terjadi pelestarian, maka setiap tahun akan mendapatkan pembayaran.Kelemahan sistem fund adalah seringnya dana tersebut tidak jatuh ke tangan yang tepat. Ddana itu menguap begitu saja pada jajaran pemerintah pusat sehingga upaya pelestarian tidak berjalan maksimal. Sedangkan pada sistem pasar, korupsi dapat dihindari karena sistem perdagangan karbon berbentuk pasca bayar.

Selain itu, pepohonan yang dilibatkan pada perdagangan karbon merupakan pepohonan yang bukan berasal dari hutan alami. Jika perusahaan Abcd, yang tiap tahunnya mengeluarkan emisi karbondioksida sebanyak 100.000 ton diminta menurunkan emisinya hingga 5% atau 5.000 ton per etahun, maka perusahaan A memiliki dua pilihan, yaitu: menurunkan emisinya hingga 5.000 ton per tahun seperti yang diminta atau membeli hak emisi dari pihak lain.dilain pihak, terdapat hutan Wxyz seluas 50.000 hektar are (Ha) dengan status hutan konversi.

Secara hukum hutan tersebut dapat dikonservasikan menjadi perkebunan. Namun melalui perdagangan karbon, hutan tersebut dapat tidak dikonversikan jika ada pihak lain yang mau membeli nilai emisi karbon yang dihindari. Masalahnya, sistem ini cukup rumit sehingga tidak dengan mudah dapat dilaksanakan oleh semua pihak.Sebagaimana layaknya sebuah bisnis dan perdagangan, masyarakat pada umumnya berada pada posisi tawar yang lemah.

Masyarakat memiliki keterbatasan meng- akses informasi sehingga dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pihak lain. Uuntuk mengantisipasi hal ini, perlu dibuat aturan yang jelas sehingga tidak ada satupun yang merasa dirugikan.Pertanyaannya, apakah sistem ini sudah sesuai dengan semangat awal, yaitu menyelamatkan lingkungan? sistem ini, alih-alih emisi berkurang, namun CDM menjadi legalisasi perilaku boros dan polutif. [RH]

Biofuel Sebaiknya dari Pertanian non Pangan

”Perlu diakui bahwa kita juga dihadapkan pada konflik pemanfaatan bahan pangan menjadi biofuel.” Demikian dikatakan Ketua Komisi VII yang juga Ketua Umum PII, Ir. Airlangga Hartarto, MMT, MBA selaku Pembicara Kunci pada Diskusi Panel ”Peran Bioteknologi Modern dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan” di BPPT, Jakarta, 1 November 2008.

Ketua Umum PII, Ir. Airlangga Hartarto menyatakan pula bahwa selama masih ada alternatif lain, sebaiknya bahan pangan tidak dikonversi untuk energy. ”Justru di sinilah peran bioteknologi diharapkan dapat berkontribusi untuk mengembangkan bahan pertanian yang non pangan yang dapat dijadikan sebagai sumber biofuel,” ujarnya.

Sebagai contoh, tanaman jarak pagar yang pernah ramai dikembangkan sebagai sumber energi alternatif, belakangan ini mendapat kecaman keras. Data tentang budidaya dan produktivitasnya masih minim sehingga petani enggan menanam jarak. Tugas bioteknologi di sini diharapkan dapat menciptakan varietas unggul yang menghasilkan rendemen minyak tinggi dan produktivitas tinggi.

Peran bioteknologi modern juga diperlukan untuk menghadapi kerusakan lingkungan sebagai akibat pola pertanian yang kurang tepat. Produksi pangan di dataran tinggi yang sangat intensif menggunakan pestisida dan obat-obatan lain telah mencemari air tanah. Kejadian ini telah banyak menimbulkan konflik horizontal di masyarakat : Di satu sisi petani ingin mendapatkan penghasilan, di sisi lain masyarakat ingin mendapat sumber air yang tidak tercemar.

Peran bioteknologi modern juga diperlukan untuk menghadapi kerusakan lingkungan sebagai akibat pola pertanian yang kurang tepat. Produksi pangan di dataran tinggi yang sangat intensif menggunakan pestisida dan obat-obatan lain telah mencemari air tanah. Kejadian ini telah banyak menimbulkan konflik horizontal di masyarakat : Di satu sisi petani ingin mendapatkan penghasilan, di sisi lain masyarakat ingin mendapat sumber air yang tidak tercemar.Peran bioteknologi modern juga diperlukan untuk menghadapi kerusakan lingkungan sebagai akibat pola pertanian yang kurang tepat. Produksi pangan di dataran tinggi yang sangat intensif menggunakan pestisida dan obat-obatan lain telah mencemari air tanah. Kejadian ini telah banyak menimbulkan konflik horizontal di masyarakat : Di satu sisi petani ingin mendapatkan penghasilan, di sisi lain masyarakat ingin mendapat sumber air yang tidak tercemar.

Diyakini bahwa bioteknologi dalam pembangunan telah menunjukkan kontribusi yang sangat nyata dalam menciptakan terobosan yang bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa. Dalam dua dasawarsa bioteknologi telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan bidang pertanian, kesehatan, industri pengolahan dan lingkungan.

Negara-negara India dan China telah berhasil mengisi pasaran produk bioteknologi ke negara Uni Eropa yang pasarnya sebelum itu hanya diisi oleh produk bioteknologi dari negara maju. Diproyeksikan, kontribusi bioteknologi dalam sepuluh tahun mendatang cenderung meningkat sejalan dengan munculnya berbagai permasalahan baru sebagai akibat kerusakan lingkungan dan munculnya berbagai penyakit baru.

Inovasi di bidang pangan dan kesehatan telah menunjukan potensi yang besar, seperti bioteknologi untuk mengembangkan berbagai macam produk, rekayasa tanaman tahan penyakit dan tahan perubahan iklim, pestisida alami, teknologi bioremediasi untuk lingkungan, bahan kimia lain dan enzym yang dapat meningkatkan efisiensi produksi.

Oleh karena itu di masa mendatang pengembangan bioteknologi harus bersifat multidiplin. Di sinilah peran teknolog /insinyur sangat diharapkan. PII, Persatuan Insinyur Indonesia sebagai organisasi profesi yang juga mencakup insinyur pertanian, sangat berkepentingan terhadap pengembangan kemandirian teknologi dalam negeri dan senantiasa mendorong para anggotanya dapat berkarya lebih baik lagi bagi bangsa dan Negara.

Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, pemenuhan atas pangan yang cukup adalah hak asasi setiap rakyat Indonesia. Agar sumberdaya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional dapat terwujud. Sehingga adalah konsekwensi bagi pemerintah untuk dapat menjamin hak pangan yang bergizi dan aman bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ini sebagaimana dituangkan dalam UU No. 7/1996 tentang pangan. Kondisi ketahanan pangan dinyatakan sebagai “Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,merata, dan terjangkau”.

Untuk mencapai kondisi semacam ini, kita memerlukan indikator-indikator yang terukur. Misal, pengukurannya dikaitkan kurun waktu. Lebih lanjut ketahanan pangan harus memperhitungakan adanya bencana alam yang datangnya tidak bisa diprediksi. Padahal lita masih belum punya jawaban yang tepat jika ditanya berapa bulan ketahanan pangan di Indonesia saat ini.

Saat ini penduduk Indonesia diperkirakan berjumlah 228 juta. Proyeksi pada tahun 2025 penduduk Indonesia akan mencapai 273 juta. Meskipun tingkat pertumbuhan penduduk semakin menurun, dengan jumlah penduduk diatas 200 juta, maka secara absolut pertambahan penduduk juga besar.

Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi penduduk usia produktif yang juga besar, menyebabkan tingginya peningkatan permintaan akan bahan pangan. Oleh karena itu upaya produksi pangan Indonesia harus terus ditingkatkan melalui terobosanterobosan teknologi produksi pangan (meningkatkan produktivitas, ketahanan terhadap kekeringan dan perubahan iklim lainnya), agar peningkatan produksi pangan, tidak hanya habis untuk konsumsi penduduk saja.

Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan

PII. 17.11.2008. Pelaksanaan pembangunan selalu memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, pembangunan bertujuan memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi manusia. Namun di sisi lain pembangunan telah menyebabkan merosotnya kualitas hidup manusia itu sendiri.

Maka lahirlah kesadaran manusia akan konsep pembangunan berkelanjutan. Yakni pola pengelolaan sumberdaya alam yang dilaksanakan dengan sekaligus melestarikan lingkungan. Sehingga kebutuhan manusia tidak hanya terpenuhi saat ini namun juga di masa yang akan datang.

Indonesia memberlakukan konsep pembangunan berkelanjutan melalui Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan ditetapkannya perundangan tentang lingkungan hidup maka seluruh pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia haruslah menerapkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan system transportasi, misalnya, harus dilaksanakan melalui proses evaluasi kelayakan lingkungan, social,dan ekonomi.

Masyarakat dunia kini menyadari terjadinya perubahan iklim akibat pemanasan global. Hal ini mendorong para pemimpin dunia untuk menjadikan pelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu pertimbangan utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

191 negara tergabung dalam Forum United Nation Framework Convention in Climate Change pada 1992. mencari solusi untuk mengurangi pemanasan global dan mengantisipasi kenaikan suhu. Aturan main dalam rangka mengantisipasi pemanasan global kemudian disusun dan disepakati bersama.

Protocol Kyoto menetapkan target pengurangan emisi yang dituding sebagai biang keladi efek rumah kaca. Lebih dari 130 negara setuju agar protocol Kyoto mengikat negara pesertanya secara hukum.

Indonesia adalah salah-satu negara yang meratifkasi perjanjian ini. Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia berperan serta menghadapi tantangan perubahan iklim. Pembangunan berwawasan lingkungan telah diterapkan dalam elemen pembangunan infrastruktur. Termasuk melakukan seleksi dan evaluasi rencana alternative, pengembangan, serta pemanfaatan teknoloi ramah lingkungan.

Seraya mempertimbangkan dampak negatif pembangunan intrastruktur, pertumbuhan ekonomi nasional memerlukan kebijakan yang tepat dalam peningkatan efektivitas kinerja jaringan jalan lintas. Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum telah menetapkan prioritas penanganan yang memberikan leverage paling besar terhadap perbaikan kinerja jaringan jalan lintas.

Prioritas penanganan utama difokuskan kepada koridor ekonomi penting jalan lintas di Indonesia. Jalan lintas merupakan gabungan beberapa ruas jalan arteri yang menerus dan menghubungkan antar pintu gerbang utama melalui pusat-pusat kegiatan dalam suatu pulau. Disamping penanganan jalan lintas, dilaksanakan juga peningkatan akses menuju pusat-pusat produksi dan simpul-simpul distribusi seperti kawasan industri, terminal peti-kemas, dryport, pelabuhan laut dan bandara.

Terpisah dari lalu-lintas lokal, jaringan jalan lintas di perkotaan ditambahi jalan lingkar dan radial demi melancarkan lalu-lintas angkutan distribusi pada pusat-pusat kegiatan utama yang menerus. Kelancaran arus lalu-lintas memacu produktivitas secara signifkan dan mengurangi pencemaran udara akibat emisi di lokasi kemacetan.

Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim didukung inovasi dengan prinsip reduce-reuse-recycle-reproduce dari material yang selama ini bisa digunakan, selain ramah lingkungan. Adaptasi pembangunan dilakukan dengan perencanaan yang memenuhi standar geometric agar hemat energi dan berwawasan lingkungan.

Upaya mengurangi kemacetan lalu-lintas, karena berdampak pada perubahan iklim, dilakukan melalui pelebaran jalan, fyover, dan pembangunan jalan baru setelah melakukan study lingkungan.

Pertimbangan lingkungan dalam pembangunan jalan memuat kegiatan-kegiatan, antara lain:
• kajian lingkungan strategis dalam perumusan rencana
• penetapan alingnment jalan yang layak teknis, ekonomi,dan lingkungan
• penyusunan dokumen handal sampai implementasi
• pelaksanaan kontruksi yang ramah lingkungan
• evaluasi kinerja jalan dan upaya perbaikan berkesinambungan

Pelaksanaan perbaikan jalan, misalnya, dapat dilakukan dengan memanfaatkan aspal daur ulang. Sedangkan penguatan tebing dilakukan dengan menanam rumput vetifer. Perlindungan jalan dari genangan banjir dilakukan dengan membangun drainase dengan benar dan penghijauan agar air dapat langsung diresap oleh tanah.

Menindaklanjuti kesepakatan Menteri PU dan Menteri kehutanan pad 8 november 2006, Jasa Marga selaku operator jalan tol menanam 20.000 pohon pada lahan kosong sisi ruas tol Cipularang. Sedangkan penanaman pohon di sepanjang sisi jalan Tohpati-Kusamba yang merupakan akses baru menuju pelabuhan padang Boy, Provisi Bali, dilakukan sejak jalan itu dibangun.

Disarikan dari presentasi Dr.Ir.A. Hermanto Dardak, Msc (Ketua BK Sipil PII) berjudul “Kebijakan Pembangunan Infrastrutur Transportasin Jalan”

30 Penyakit Muncul Akibat Pemanasan Global

Antara. 14 November 2008. Berdasarkan Data Organisasi Kesehatan dunia (WHO) sepanjang tahun 1976-2008, sebanyak 30 penyakit baru muncul akibat perubahan iklim dan pemanasan global.

Staf Khusus Menteri Lingkungan Hidup, Amanda Katil Niode di sela-sela penganugerahan Raksaniyata 2008 di Jakarta, Jumat mengatakan, munculnya penyakit ini karena temperatur suhu panas bumi yang terus meningkat.

“Yang paling jelas kelihatan penyakit demam berdarah, kolera, diare, disusul virus ebola yang sangat mematikan,” katanya.

Menurut dia, masalah kesehatan akibat pemanasan global memang sangat dirasakan parahnya oleh negara-negara berkembang yang sebagian masih miskin, karena minimnya dana sehingga tak mampu lagi melaksanakan berbagai program persiapan dan tanggap darurat.

Untuk mengatasi dampak buruk perubahan iklim terhadap kesehatan manusia itu, tidak bisa dilakukan sendiri oleh masing-masing negara.

Upaya itu baru akan berhasil jika dilakukan melalui kerjasama global, seperti misalnya meningkatkan pengawasan dan pengendalian penyakit-penyakit infeksi, memastikan penggunaan air tanah yang kian surut, dan mengkoordinasikan tindakan kesehatan darurat.

“Itu semua penting dilakukan, karena perubahan iklim jelas-jelas akibat dari kegiatan manusia yang tak peduli terhadap keseimbangan alam, yang kemudian berimplikasi serius terhadap kesehatan publik,” ujarnya.

Selain menyebabkan gangguan kesehatan, perubahan iklim juga mengakibatkan berbagai bencana alam yang sangat besar. Sepanjang tahun 2006 telah terjadi 390 bencana besar di dunia yang banyak menelan korban.

“Amerika Serikat paling banyak terjadi bencana dibanding negara-negara lain, tetapi untuk jumlah korban paling banyak saat tsunami terjadi di Aceh pada 2004 lalu,” jelasnya.

Di Indonesia sendiri, kata dia, bencana alam banyak terjadi akibat kesadaran masyarakat yang lemah, seperti pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembuangan karbon dioksida (CO2). Agar bencana alam dapat diminimalisir diperlukan sinkronisasi antara pemerintah, dunia usaha dan individu.