Rapimnas PII ke-57

Rapimnas ke 57 Persatuan Insinyur Indonesia di Hotel Mulia Jakarta, tanggal 27-29 Juli 2009

Rapimnas PII 2009

Para insinyur yang tergabung dalam Persatuan Insinyur Indonesia (PII) ditantang untuk membuat solusi teknologi dalam memajukan Indonesia.

“Saat ini bangsa Indonesia banyak menemui kendala dan hambatan. Nah ini tantangan buat PII dalam memberikan solusi,” ujar Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto Kadiman dalam pembukaan Rapimnas PII ke-57 yang diadakan di Hotel Mulia, Jakarta Selasa (28/7/2009).

Kusmayanto menegaskan, tantangan tersebut ada dalam beberapa sektor industri seperti di pertanian di mana saat ini marak dibicarakan tentang El Nino. “Nah bagaimana para insinyur ini membuat terobosan agar datangnya El Nino tidak menggangu panen petani. Saat ini kita merupakan pengimpor terigu terbesar di dunia, nah bagaimana hal itu bisa ditekan, itu juga diperlukan upaya dari para insinyur pertanian,” jelasnya.

Selain pengimpor terigu terbesar Indonesia, kata dia, juga menjadi pengimpor sapi yang cukup banyak sekitar 600 ribu ekor per tahun. Sedangkan jika termasuk jantung dan jeroan lainnya jumlahnya bisa mencapai 900 ribu ekor per tahun. Sementara pada sektor energi, pada insinyur dituntut untuk menghadirkan teknologi yang ramah lingkungan.

“Saya yakin kalau teknologi dikelola dengan baik, maka bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang terus berkesinambungan,” ujarnya.

Ketua Umum PII Airlangga Hartarto mengatakan, dalam Rapimnas PII yang akan diadakan 28-29 Juli ini, PII akan mendesak pemerintah menaikkan anggaran pengembangan teknologi mandiri menjadi 1-1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Dibandingkan negara-negara lain belanja kita hanya 0,06 persen saja dari PDB. Padahal Korea Selatan mencapai 2,63 persen, China 1,23 persen, dan Malaysia 0,63 persen. Jadi teknologi Indonesia benar-benar ketinggalan,” ujar Ketua umum PII Airlangga Hartarto.

Airlangga menjelaskan, selama ini dengan anggaran yang rendah membuat Indonesia dalam penguasaan dan pengembangan teknologi menjadi mandul. Pertumbuhan lapangan kerja dan pembangunan selama ini hanya bertumpu pada modal dan investasi asing tanpa agenda pengembangan teknologi yang jelas.

“Padahal kemandirian teknologi bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan,” katanya.

Menurut Airlangga, sebenarnya Indonesia telah mempunyai teknologi yang unggul khususnya dalam bidang konstruksi, struktur dan lingkungan tetapi karena pembangunan konstruksi seperti jembatan dan pembangkit listrik didanai dari pinjaman, maka teknologi yang digunakan didatangkan dari negara peminjam. Harusnya pemerintah tegas, itukan dana pinjaman yang harus dikembalikan. “Jadi kita berhak menentukan teknologi yang mau dipakai,” tambahnya.

Airlangga menuturkan, saat ini teknologi yang ada di Indonesia dari berbagai industri masih didominasi oleh asing, padahal tenaga kerja yang menjadi operator 90 persen adalah orang Indonesia. “Ini sungguh ironis, harusnya ada alih teknologi. Pemerintah harus memperhatikan masalah ini,” ujar dia.

Dengan memperhatikan pengembangan teknologi pada sektor sumber daya alam, perkebunan dan manufaktur, lanjut Airlangga diyakini akan bisa menekan angka penangguran yang ada di Indonesia. “Khususnya sektor manufaktur, kalau teknologinya terus diperbarui maka bisa menyerap banyak tenaga kerja,” ungkap dia.

Untuk itu, kata Airlangga, pihaknya akan memberikan masukan kepada pemerintah dalam Rapimnas PII ke-57 yang akan diselenggarakan pada 27-29 Juli mendatang. “Kita akan sampaikan rekomendasi Teknologi PII 2009 kepada pemerintah,” jelasnya.

Direktur Utama PT Telkom Tbk Rinaldi Firmansyah yang juga sebagai Wakil Ketua Panitia Rapimnas PIII ke-57 mengatakan, pemerintah harus membuat aturan yang jelas mengenai penggunaan teknologi mandiri dalam setiap industri. Kalau di telekomunikasi ada aturannya di mana 30 persen harus dari konten lokal. “Nah kita juga ingin hal ini diterapkan di seluruh sektor industri,” jelasnya.

Menurut Rinaldi fokus teknologi yang harus dikuasai Indonesia yakni teknologi berbasis sumber daya alam, modernisasi teknologi industri pendukung, teknologi transportasi dan prasarana, teknologi pendukung informasi dan komunikasi, teknologi hemat energi dan hindari bencana serta teknologi alutsista petahanan dan keamanan.

“Dari dulu kita tidak pernah menguasai teknologi? Karena memang tidak pernah menjadi prioritas utama. Makanya kita akan dorong sebagai agenda nasional,” ungkap Rinaldi.

Rinaldi berharap komitmen pemerintah terhadap pengembangan teknologi benar-benar bisa diwujudkan, sehingga banyak insinyur yang mau membuat teknologi mandiri untuk memajukan Indonesia. Saat ini banyak insinyur yang bekerja di luar negeri, padahal mereka mengembangkan teknologi yang cukup canggih, tegasnya.

Rekomendasi PII untuk Presiden RI Terpilih

Pengembangan sains dan teknologi nasional dinilai perlu difokuskan pada sektor-sektor tertentu yang berbasis sumber daya alam dan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam dan tenaga kerja melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi.

“Keunggulan itu perlu dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi dengan mengembangkan teknologi berbasis sumber daya alam, seperti sektor pertanian, pertambangan, dan energi,” katanya kemarin.

Selain itu, menurut Airlangga, pemerintah perlu mendorong sektor manufaktur padat karya yang berdaya saing dan menyerap banyak tenaga kerja.

“Sektor manufaktur perlu didorong lagi. Untuk itu, pemerintah harus memetakan kembali pengembangan sektor ini,” ujarnya.

Airlangga mengatakan PII akan menyusun rekomendasi kepada pemerintah berupa langkah-langkah implementatif bagi penguasaan teknologi guna menunjang pembangunan ekonomi nasional.

Rekomendasi itu, tuturnya, dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-57 PII pada 27-29 Juli 2009. Pada acara itu, PII  memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh dan menggelar ceramah khusus oleh Farid Zakaria, wartawan senior CNN/Newsweek.

Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas PII 2009 Rinaldi Firmansyah menambahkan Rapimnas itu untuk memberikan masukan dan dorongan agar sains dan teknologi dapat dimanfaatkan lebih banyak dalam proses pembangunan.

“Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada  presiden dan anggota DPR yang baru dari hasil Pemilu 2009,” ujarnya.

Menurut Rinaldi, PII menyimpulkan delapan teknologi yang harus dikuasai Indonesia, yakni teknologi berbasis sumber daya alam terbarukan, teknologi era baru, terbarukan dan material baru masa depan, serta sumber daya alam tidak terbarukan.

Teknologi Jangan Terlalu Intervensi

Ada dua sebab mengapa teknologi kita tidak meluas pada masyarakat. Pertama, kita selalu project oriented. Sehingga yang perlaku adalah mekanisme tender. Sehingga teknologi selalu dari pihak yang besar dan kuat. Bandingkan dengan China yang pemerintahnya dilindungi undang-undang untuk menunjuk langsung guna memilih teknologi dalam negeri.

Kedua, pembangunan kita terlalu lama top down. Memang, China juga top down. Tapi untuk produk dalam negeri, pemerintah boleh menunjuk langsung. Sedangkan Indonesia langsung memasuki persaingn bebas terutama dalam hal teknologi. Sehingga kombinasi dua faktor itu membuat kita nyaris lumpuh. Demikian Sekretaris Kementerian Negara BUMN, Muhammad Said Didu mengatakan kepada EM di ruanga kerjanya.

“Kreativitas masyarakat kita di lapis akar rumpt sebenarnya cukup tinggi. Tapi, harus ada pasarnya”, ujar Said Didu. Cacao di Sulawesi Tengah misalnya. Peneliti AS saja terkagum-kagum menyaksikan pengembangannya. Mengapa cacao berkembang pesat di Sulteng? Karena ada pasarnya. Jadi, soalnya adalah bagaimana agar teknologi menjadi basis pengembangan sektor riil.

Jelas harus ada keberanian. Toh tak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak berpihak kepada rakyatnya untuk mengembangkan teknologi mereka. Bahkan di AS, teknologi adalah alat politik.

Repotnya di Indonesia, sikap memihak pengembangan teknologi dalam negeri bisa begitu beresiko. Ini tentu saja ulahnya para vendor. Bahkan pelaksana di dalam pemerintah pun suka ketakutan menghadapi mereka. Karena para vendor itu bisa-bisa saja nyanyi kesana-kemari.

Padahal jelas perlu ada pemihakan. Kalau pemerintah memihak pada pengembangan teknologi dalam negeri, maka strateginya adalah membuka pasar. Tugas kita hanyalah; pertama, membuka pasar. Kedua, lindungi dari teknologi yang tidak relevan.

Contoh UMKM. Janganlah pemerintah mengintervensi teknologinya. Kalau mau bantu, tolong bantu pemasaran dan permodalan. Sedangkan dalam hal teknologi, syukur bila mereka masih menggunakan teknologi lokal yang integral dengan kultur setempat.

Ada teknologi yang perlu standarisasi, ada yang perlu kita pertahankan kekhasannya. Di Indonesia, ekspor komoditas sebaiknya diganti dengan ekspor produk jadi. Semua bahan bakunya kita punya.

Keunggulan teknologi lokal, antara lain susah dicontek bangsa lain. Batik printing bisa dicontek, tapi batik tulis tidak. Orang brebes jagoan mengelola bawang. Nah, jangan intervensi teknologinya. Mereka lebih mengerti teknologi pengelolaan bawang dibanding kita. Kasih saja pasar dan modal beres.

Sebaliknya bila teknologi yang asing masuk, maka implikasinya adalah bahwa akar teknologi setempat tercerabut. Sehingga orang-orang dari generasi berikutnya tidak dapat melanjutkan. Dulu di Sulsel ada produksi sutera tradisional. Lalu teknologi sutera modern masuk, lengkap dengan permintaanya. Kemudian pabrik modern tersebut bangkrut. Sutera tradisional terlanjur mati.

Bandingkan dengan batik yogya yang teknologinya tidak pernah direcoki.

Yang kadang menghambat kita adalah regulasi. Geothermal terhambat karena regulasi ekplorasi dan ekploitasi tidak lengkap. Padahal investasinya jangka panjang. Sama halnya dengan biodiesel dan biofuel. Kebijakan kita tidak konsisten. Padahal untuk mengembangkan enrgi terbarukan, kita butuh kebijakan yang konsisten. Sebaliknya, inkonsistensi kebijakan membuat investor ragu, kuatir kalau-kalau kebijakan berubah lagi.

Kalau legislatif peduli, mereka bisa memberi proteksi pada geothernal. Sehingga negara bisa menghemat BBM & BBG atau untuk pasar ekspor. Namun sejauh ini sama-sekali tidak nampak DPR mempunyai perhatian apalagi kepedulian. Padahal gethermalbisa memberikan kontribusi yang signifikan disebabkan harganya yang murah. Gethermal adalah anugrah yang khusus diberikan kepada bangsa Indonesia, karena sumberdaya yang amat berharga ini tidak bisa dijual keluar negeri.

Mengapa industri hilir tidak berkembang? Pertama karena pasarnya sudah dikuasai pemilik merk. Kedua karena faktor insentif, termasuk besaran pajak. Contoh, kita jual tetes tebu, PPN-nya 10%. Bila diubah jadi etanol kena lagi 10%. Bila dari etanol diubah lagi menjadi spirltus = atau > 30%, orang pasti memilih untuk menjual tetes tebu saja.