Harus Sim Sala Bim Atasi Macet Jakarta

“Banyak pemikir, praktisi dan pengamat yang sudah membuat hitung-hitungan bahwa Jakarta akan dihantam kemacetan sangat parah pada 2014.”

 

Dalam sebuah guyonan, seorang penyiar radio pernah berseloroh bahwa pada saat itu kendaraan yang kita gunakan sudah harus memiliki ‘alamat yang jelas’. Pemiliknya tak lagi harus mengantongi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), tapi sudah menjadi ‘wajib PBB’ (Pajak Bumi dan Bangunan). Artinya, kendaraan bermotor terutama roda empat – telah berubah fungsi menjadi sarana tempat tinggal, tidak lagi sebagai sarana mobilisasi personal yang leluasa bergerak.

Personifikasi demikian mungkin agak berlebihan, namun dapat menggambarkan betapa mengerikannya kondisi lalulintas Jakarta jika tidak segera dilakukan pembenahan. Karena itu harus ada obat mujarab dan harus ada ‘upaya sim-salabim’ dari para pengambil kebijakan di Pemprov DKI. Mereka harus berani mengambil keputusan-keputusan yang ‘radikal-pragmatis’. Kebijakan semacam ini diyakini akan menghasilkan terobosan-terobosan yang efektif.

Yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang cermat dan applicable secara teknis, matang secara politis, dan kuat secara finansial. Dan yang paling utama adalah berorientasi pada kepentingan orang banyak di Jakarta. Kebijakan demikian harus diambil dengan cepat dan tegas. Kalau semua sepakat untuk menempuh kebijakan dengan pendekatan radikal-pragmatis, maka tak perlu berlama-lama memutuskan solusi kemacetan lalulintas di Jakarta. Semua opsi kebijakan yang ditempuh, nantinya harus mengacu pada sejumlah kondisi, yang memang sudah amat mendesak untuk segera diatasi.

Pertama, pertumbuhan jumlah kendaraan yang mencapai 11% per tahun. Data Polda Metro Jaya juga menyebutkan, 12 juta kendaraan bermotor rata-rata masuk dan melintas di Jakarta setiap hari. Bayangkan juga jika jumlah kendaraan baru di Jakarta per hari mencapai 1.130 unit. Akibatnya, tak hanya lokasi kemacetan yang bertambah, tetapi durasi jam macet di Jakarta dipastikan juga akan semakin lama.

Kedua, pertumbuhan prasarana transportasi publik yang tidak sigfi nikan dan menurunnya jumlah pengguna sarana transportasi publik di Jakarta. Jumlah kendaraan angkutan umum dari segala jenis pada 2010 lalu hanya 63.112 unit, justru menurun dibanding tahun sebelumnya 63.427 unit. Data Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) juga menyebutkan ironi, bahwa pangsa angkutan umum terhadap total perjalanan di Jabodetabek turun dari 38,2% pada 2002, menjadi hanya 17,1% pada 2011. Data lain yang disajikan oleh pihak Organda pada 2010 menunjukkan bukti serupa. Terjadi penurunan tajam jumlah pengguna angkutan umum yang hanya menyisakan load factor sebesar 24%.

Jika ingin radikal-pragmatis, solusi masalah transportasi di Jakarta seharusnya cukup mengacu pada dua fakta di atas saja. Kebijakan jangka pendeknya mengacu pada upaya pengurangan jumlah dan penggunaan kendaraan pribadi, dan kebijakan jangka panjangnya harus terfokus pada pembangunan prasarana dan infrastruktur transportasi yang layak-nyaman-memadai dan tepat sasaran. Dari sejumlah opsi, Pemprov DKI telah memikirkan opsi kebijakan “nomor polisi genap-ganjil” untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi.

Masih ada opsi lain seperti menaikkan besaran pajak dalam persentase yang sangat besar, menerapkan ERP (electronic road pricing), pembatasan usia kendaraaan dan sebagainya. Semua opsi punya plus-minus, tetapi lagi-lagi – keputusan yang akan sedikit radikal memang harus diambil. Membangun infrastruktur transportasi yang pas adalah yang terpenting.Sebab, ini menyangkut masa depan lalu-lintas Jakarta. Pembangunan infrastruktur transportasi Jakarta memang sebuah keharusan. Pilihannya sudah jelas dan disepakati semua kalangan dan pemangku kepentingan: membangun (tambahan) jalan tol, memperluas jaringan transportasi TransJakarta, membangun dan mengembangkan MRT (mass rapid transportation), membangun dan mengembangkan jaringan rel tunggal (monorel), dan membangun deep-tunnel sebagai salah satu infrastruktur strategis yang dihitung akan mampu mengurai kemacetan di Jakarta.

Sekali lagi, semua kebijakan yang ditempuh harus mengacu pada tujuan besar: menciptakan kondisi lalulintas Jakarta yang nyaman, tertib, dan aman. Bahasa praktis yang ditunggu banyak pemangku kepentingan ibukota adalah: bebas macet. Para petinggi Pemprov DKI harus bisa menjamin bahwa pencapaian tujuan besar itu harus mampu meminimalisasi berbagai kepentingan yang mengitarinya.

Teks: Ir. Bobby Gafur Umar, MBA (Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia)

 

baca juga

ingin komentar

Comment