DARI REDAKSI : Konstruksi Berdaya Saing Tinggi.

Ir.Prihadi Waluyo, MM, IPM

Dengan akan dipacunya kembali pembangunan infrastruktur pada kuartal tiga tahun ini, diharapkan terjadinya peningkatan konsumsi bahan bangunan yang diproduksi industri dalam negeri dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang tinggi dalam proyek-proyek konstruksi di dalam negeri.

Melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), pemerintah berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi proyek-proyek infrastruktur dan proses konstruksi yang menggunakan bahan-bahan dengan TKDN tinggi, seperti usaha hulu migas, pembangunan power plant dan transmisi, pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan jalan kereta dan poros maritim, serta pembangunan telekomunikasi dan teknologi informasi.

Untuk mendukung pelaksanaannya, selain mengembangkan industri manufaktur, pemerintah harus mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan jasa konstruksi nasional yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar memunyai daya saing tinggi untuk berhadapan dengan perusahaan asing dalam era pasar bebas, terutama di tingkat ASEAN, sebagai pengguna bahan-bahan tersebut.

Selain berdaya saing dalam melakukan pembangunan di Indonesia, jasa konstruksi yang dilakukan perusahaan-perusahaan nasional ini bisa diekspor ke negara-negara lain. Beberapa perusahaan konstruksi besar Indonesia sudah tercatat melakukan pekerjaan konstruksi di luar negeri. Realisasi ekspor jasa konstruksi 2015 tercatat Rp2,92 triliun dari target Rp6 triliun yang harus dicapai pada akhir 2016. Sedangkan target Rp15 triliun dicanangkan untuk periode 2015 – 2019.

Angka tersebut bukanlah angka yang mudah dicapai. Namun, pemerintah tetap optimis dan akan melakukan berbagai upaya agar target tersebut dapat dipenuhi dengan berbagai cara seperti mendorong peningkatan kapasitas perusahaan-perusahaan konstruksi nasional, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, meningkatkan efisiensi, meningkatkan keahlian teknis, meningkatkan kemampuan manajerial, meningkatkan kapasitas litbang, serta memercepat pengesahan RUU Jasa Konstruksi menjadi UU, yang telah diwacanakan sejak tahun lalu, pada tahun ini.

UU ini akan menggantikan UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang dinilai sudah tidak bisa mengakomodasi perkembangan jaman dan teknologi. Salah satu hal yang layak untuk dicermati pada rancangan ini adalah rencana untuk membentuk sebuah lembaga baru yang dinamakan Badan Registrasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi (BRSJK) yang memunyai wewenang terkait dengan akreditasi dan sertifikasi atas kualifikasi dan klasifikasi usaha di bidang jasa konstruksi. Di samping itu akan diatur adanya lembaga pengembangan yang beranggotakan wakil dari asosiasi perusahaan jasa konstruksi, asosiasi profesi jasa konstruksi, serta pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan jasa konstruksi.

Diharapkan dengan segera disahkan RUU ini menjadi UU, yang disertai dengan upaya peningkatan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, sektor usaha jasa konstruksi dapat berkembang dan para pelakunya memiliki daya saing tinggi serta mampu berperan aktif , baik dalam pembangunan nasional maupun di berbagai kawasan di dunia.***

Aries R. Prima

Pemimpin Redaksi

baca juga

ingin komentar

Comment