Banjir Jakarta dan Ketahanan Nasional


Ir. Sawarendro, M.Sc.*

Musim kemarau baru saja berlalu. Namun, begitu musim hujan tiba, beberapa sungai langsung meluap, seolah-olah memberikan pesan dini pada warga Jakarta. Penyebabnya, apalagi kalau tidak guyuran hujan, terutama yang terjadi di daerah hulu. Menyiapkan diri jika luapan yang lebih besar datang adalah reaksi positif yang harus dilakukan masyarakat untuk menyikapi pesan tersebut.

Bagi warga ibukota dan pemerintah, antisipasi terhadap keadaan darurat banjir memang masih diperlukan dalam beberapa tahun ke depan. Secara teknis, penyelesaian masalah banjir tak bisa tuntas hanya dalam beberapa tahun, perlu visi dan kepemimpinan yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang telah melilit Jakarta berpuluh-puluh tahun ini.

Wacana yang dikembangkan bahwa banjir Jakarta bisa diselesaikan dalam 3 sampai 5 tahun masa kepemimpinan adalah tidak realistis jika dilihat dalam tinjuan teknis, sosial dan fakta yang ada. Isu banjir Jakarta menjadi salah satu titik kritis, di mana pemerintah harus memberi penjelasan tentang apa yang direncanakan dan sedang dilakukan kepada masyarakat. Jika tidak, tentu isu bisa berkembang menjadi liar.

Tidak hanya di Jakarta, di banyak kota-kota besar di dunia yang menjadi pusat ekonomi, industri maupun pemerintahan, banjir besar sering kali memberi dampak politis berupa tekanan kepada pemerintah yang berkuasa. Seperti yang pernah dialami Yinluck Sinawatra, Perdana Menteri Thailand, saat Bangkok dan beberapa wilayah lain tergenang air pada akhir Oktober 2014. Nasibnya bak diujung tanduk. Bencana yang menewaskan 562 jiwa dan kerugian mencapai 33 miliar dollar Amerika Serikat adalah banjir terburuk selama lima puluh tahun terakhir ini.

UU Keinsinyuran memberi kewajiban pada insinyur untuk, antara lain, mengupayakan inovasi dan nilai tambah dalam kegiatan keinsinyuran secara berkesinambungan. Berdasarkan UU yang sama, pemerintah memiliki tanggung jawab pembinaan keinsinyuran, yang di antaranya adalah meningkatkan kegiatan penelitian, pengembangan, dan kemampuan perekayasaan; mendorong industri yang berkaitan dengan keinsinyuran untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi; mendorong insinyur agar kreatif dan inovatif untuk menciptakan nilai tambah.

Genangan dalam jumlah besar memukul sektor ekonomi dan pariwisata Thailand. Yinluck yang baru berkuasa seumur jagung itu nyaris dilengserkan pihak oposisi, dan sekaligus akan membawa negara Gajah Putih itu kepada krisis politik yang baru. Beruntung, partai pemerintah masih kuat memberi dukungan sehingga mosi tidak percaya terhadap Pracha Promnok , Direktur Komando Operasi Bantuan Banjir (FROC), yang merupakan bawahan Yinluck, gagal dimenangkan pihak oposisi di parlemen.

Masih lekat dalam ingatan kita ketika Jakarta luluh lantak digenangi banjir pada tahun 2007 lalu. Banjir terburuk dalam sejarah ibukota ini menurut data yang dikeluarkan oleh Bappenas-UNDP, menewaskan 79 orang, 590.407 orang mengungsi dan 145.742 rumah terendam. Banjir itu, memangkas pertumbuhan ekonomi hingga 0,53 %, sebagai akibat dari kerugian yang diderita dengan nilai sekitar 205 juta dolar Amerika Serikat.

Meski demikian tentu saja kita tidak bisa menafikan begitu saja potensi banjir yang mungkin terjadi, prinsip bahwa warga Jakarta harus bisa survive terhadap terjadinya banjir harus menjadi pegangan. Karena, bagaimanapun juga, sebagai wilayah padat yang berada dikawasan delta, masyarakat harus memahami konsekuensi yang ditimbulkannya, salah satunya adalah banjir.

Jakarta sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan memiliki tiga kerentanan jika digulung banjir: kerentanan fisik, sosial dan ekonomi. Kerentanan fisik berkaitan dengan banyaknya bangunan dan prasarana, kerentanaan sosial berkaitan dengan kepadatan penduduk dan kepekaan sosial, sedangkan kerentanan ekonomi lebih pada menurunnya PDRB per sektor ekonomi. Melihat kerentanan tersebut, gampang sekali individu-individu di Jakarta terpukul gara-gara genangan air dalam jumlah besar.

Di banyak negara demokrasi seperti Indonesia dan Thailand, isu ketidakmampuan pemerintahan menangani masalah banjir menjadi gampang disulut, apalagi jika korban dan kerugian cukup besar. Padahal perlakuan semacam ini belum tentu adil bagi pemerintah yang sedang berkuasa, karena seringkali penyebab banjir adalah akumulasi dari kesalahan yang sudah berpuluh-puluh tahun. Perbaikan dan perencanaannya harus visioner dan membutuhkan waktu yang panjang. Tidak bisa langsung terlihat dalam satu periode masa pemerintahan.

Partisipasi Menjadi Kunci Sukses

Meski ada hasilnya, penanganan masalah banjir kelihatan masih tergopoh-gopoh berlomba dengan meningkatnya permasalahan. Penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut menjadi tantanagan baru. Pemerintah kelihatannya mempunyai kemampuan terbatas untuk masalah yang kompleks dan berat ini, baik dalam hal pendanaan maupun sumberdaya manusia.

Masyarakat harus berperan tidak hanya saat tanggap darurat saja, tapi juga dalam perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan banjir, setidaknya dalam skala kawasan. Warga turut bertanggungjawab terhadap upaya-upaya yang harus dilakukan dalam membebaskan wilayahnya dari genangan air.

Meski peran warga semakin diperbesar, pemerintah harus tetap memimpin dalam penanggulangan bencana. Pemerintah harus mempunyai rencana dan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sosialisasi perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang harus dilakukan, sehingga masyarakat tahu apa yang akan diperbuat.

Pemerintah harus bisa menjelaskan apa yang sudah mereka perbuat dan tahapan-tahapan mana yang masih membutuhkan waktu. Disamping mengharapkan dukungan masyarakat, di sisi lain pemerintah juga harus terbuka menunjukan visi dan keseriusannya menyelesaikan masalah banjir. Kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat semacam ini merupakan kekuatan dalam sistem pertahanan keamanan masyarakat semesta.

Ketika banjir benar-benar datang masyarakat bisa secara obyektif menilai apakah pemerintah memang sudah bekerja atau belum. Warga tidak akan gampang terprovokasi isu-isu liar yang mengarah kepada kerusakan yang lebih besar.

Jakarta yang merupakan kawasan delta berdataran rendah, di mana sebagian wilayahnya berada di bawah permukaan laut, tidak akan pernah secara mutlak bebas dari ancaman banjir. Perjuangan untuk mengamankan wilayah yang rendah ini adalah perjuangan yang tidak henti-hentinya, never ending struggle.

Peran partisipasi masyarakat dalam menghadapi banjir ini mengingatkan kita pada kemungkinan relevansi doktrin Hankamrata (pertahanan keamanan rakyat semesta) yang dikenal pada sekitar tiga dekade yang lalu.

*Penulis adalah pengamat dari ILWI (Indonesian land reclamation and watermanagement Insitute), sebuah lembaga kajian yang bergerak dalam bidang reklamasi, pengelolaan air dan pengendalian banjir serta penulis buku ‘Sistem Polder dan Tanggul Laut’ dan “Memasuki Era Tanggul Laut, Harapan Baru di Teluk Jakarta”

Next >>>

baca juga

ingin komentar

Comment